Prosedur

Pada peristiwa penyanderaan seorang ibu dan bayinya di Buaran, meski tak jatuh korban jiwa toh juga tetap muncul protes.

Senin, 10 Apr 2017 21:01 WIB

Mobil terduga teroris Tuban.

Petugas Gegana Polda Jawa Timur memeriksa mobil terduga teroris di jalan Pantura, Tuban, Jawa Timur (Foto: Antara)

Dua peristiwa pada akhir pekan lalu ramai jadi perbincangan di berbagai media sosial. Warga menyandingkan peristiwa di Tuban, Jawa Timur dengan Buaran, Jakarta Timur. Peristiwa pada Sabtu di Tuban berakhir dengan melayangnya 6 jiwa. Sedangkan peristiwa Minggu di Buaran, meski diiringi letusan senjata, tak ada jiwa yang melayang.

Hilangnya enam nyawa itu membuat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berencana mengirimkan tim untuk memastikan polisi tak salah prosedur saat menyergap terduga teroris. Komnas akan mengumpulkan fakta dari sejak terduga berupaya menyerang  hingga akhirnya tewas ditembak Densus 88. Komnas HAM mengklaim sudah memberikan kritik keras terkait penanganan terduga terorisme yang dilakukan Densus. Bagi Komnas HAM, sepatutnya digunakan cara yang tidak mematikan, tanpa kekerasan, dan kalau bisa tanpa menggunakan senjata api. Mungkinkah?

Pada peristiwa penyanderaan seorang ibu dan bayinya di Buaran, meski tak jatuh korban jiwa toh juga tetap muncul protes. Bedanya, sebagian  warga net menyayangkan polisi yang tak menembak mati penyandera. Alasannya, tembakan yang tak mematikan membuat penyandera memungkinkan untuk menyakiti sandera. Sementara sebagian lagi salut dengan kemampuan polisi yang mampu menembak jitu lengan penyandera yang menggenggam pisau.

Dalam setiap peristiwa tindakan akan menyesuaikan dengan situasi yang terjadi di lapangan. Umumnya, aparat memberi kesempatan pada kriminal untuk secara sukarela menyerahkan diri. Bila prosedur persuasif itu tak diambil, maka tindakan tegas baru dilakukan. Itupun dengan memperhitungkan meminimalkan jatuhnya korban, baik petugas atau orang di sekitarnya.

Itu sebab, Mabes Polri mesti memberi akses seluasnya bagi Komnas HAM. Demi memastikan, penindakan aparat di lapangan dilakukan dengan prosedur yang benar. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.