Anggota DPR, Pilih Hak Angket atau Hukuman Rakyat!

Proyek e-KTP senilai 5,9 triliun rupiah itu dirampok setengahnya, secara sistematis, dan diduga melibatkan banyak nama anggota Komisi II DPR, dari berbagai partai politik pada periode 2010-2012.

Jumat, 28 Apr 2017 00:18 WIB

Miryam menyangkal keterangan BAP penyidik KPK.

Tiga penyidik KPK saat dikonfrontasi dengan Miryam S Haryani dalam sidang kasus korupsi KTP elektronik (E-KTP). Miryam menyangkal keterangan BAP penyidik KPK yang diperiksa atas dirinya. (Foto: Antara

Hari ini sidang paripurna DPR akan memutuskan apakah menyetujui atau menolak penggunaan hak angket. Hak penyelidikan ini ditujukan pada kasus korupsi KTP elektronik yang sedang diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.

Usulan penggunaan hak angket itu diteken puluhan anggota DPR. Tujuannya, memaksa KPK membuka rekaman pemeriksaan terhadap anggota DPR dari Partai Hanura Miryam S Haryani. Para pengusul tidak percaya dengan keterangan penyidik KPK Novel Baswedan. Novel menyebut Miryam diancam enam anggota DPR supaya tidak membongkar skandal korupsi proyek KTP elektronik.

Motor dari pengusul hak angket itu diantaranya politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu, politisi Partai Gerindra Desmon Mahesa, politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo dan lain-lain. Nama-nama itu memang disebut Novel di persidangan sebagai pihak yang menekan Miryam.

KPK sudah menegaskan tidak akan membuka rekaman pemeriksaan Miryam. Ini patut kita dukung. Pemeriksaan saksi merupakan ranah hukum yang tidak boleh diintervensi oleh kepentingan politik, apapun alasannya. Apalagi, jika ada kepentingan untuk menyelamatkan diri dan kelompoknya dari perkara korupsi itu.

Korupsi KTP elektronik merupakan perkara besar. Proyek e-KTP senilai 5,9 triliun rupiah itu dirampok setengahnya, secara sistematis, dan diduga melibatkan banyak nama anggota Komisi II DPR, dari berbagai partai politik pada periode 2010-2012.

Karena itu, kita curiga hak angket yang diperjuangkan anggota DPR kali ini, bukan demi pemberantasan korupsi. Bukan untuk kepentingan rakyat yang diwakilinya, tapi untuk pribadi dan golongan. Dan karena itu, hak angket itu wajib ditolak.

Publik wajib mencatat orang-orang atau partai politik yang mendukung hak angket itu, dan menghukumnya secara politik di ajang pemilu. Jangan pilih politisi dan partai yang berupaya mengintervensi dan melemahkan KPK. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

Pekan Ini, Pemerintah Keluarkan Rekomendasi Pembangunan Gedung DPR

  • KPU Banyuwangi Terima Anggaran 32 Miliar Untuk Pilgub Jatim 2018
  • Kejar Anggota yang Membelot, Tentara Korut Terobos Perbatasan
  • Apple Akan Buat iPhone dan Mac 100 Persen Daur Ulang