Tanah

Ini bukan kali pertama perusahaan itu berkonflik. Sebelumnya perusahaan juga berkonflik dengan Legiun Veteran Republik Indonesia yang menggugat ke pengadilan lantaran lahan dicaplok.

Jumat, 03 Mar 2017 00:19 WIB

Ilustrasi penghancuran hutan.

Ilustrasi penghancuran hutan.

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) diancam akan diproses hukum oleh PT Pertiwi Lestari lantaran masuk ke kawasan konflik lahan di Telukjambe Karawang, Jawa Barat. Perusahaan yang hendak membangun kawasan industri itu geram lantaran KLHK datang dengan membawa polisi hutan yang bersenjata. Perusahaan KLHK telah mengintimidasi dan masuk ke kawasan miliknya tanpa izin.

Dirjen Planologi yang datang ke lokasi mengakui sempat memanjat pagar di kawasan yang mereka klaim sebagai kawasan Perhutani itu. Tujuan mereka datang   untuk mengecek keberadaan hutan milik  negara yang kini diklaim sebagai lahan  perusahaan itu.

Ini bukan kali pertama perusahaan itu berkonflik. Sebelumnya perusahaan juga berkonflik dengan Legiun Veteran Republik Indonesia yang menggugat ke pengadilan lantaran lahan dicaplok.  Perusahaan juga berkonflik dengan ratusan petani penggarap yang sudah sekitar 6 bulan mengungsi di rumah susun milik Pemda.

Atas kasus penguasaan lahan ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah meminta kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Negara agar mencabut 3 HGB yang dimiliki Pertiwi Lestari. Surat permintaan yang dikirimkan pada November tahun lalu dilakukan juga untuk menindaklanjuti surat serupa yang meminta pencabutan sertifikat milik 3 perusahaan lain di kawasan itu. KLHK menilai sertifikat itu ilegal lantaran diterbitkan di hutan negara.

Bola kini di tangan Menteri Sofjan Djalil, untuk mencari mekanisme penyelesaian konflik ini. Sepatutnya semua yang terkait segera duduk bersama. Untuk bermusyawarah mencari jalan keluar. Agar baik Pemerintah, perusahaan dan juga petani penggarap tak ada yang dirugikan. Penuntasan konflik itu mesti segera dilakukan supaya para petani penggarap yang  mengungsi bisa pulang dan kembali melanjutkan hidupnya. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

Wiranto Batalkan Wacana Pj Gubernur dari Polisi

  • PPATK: Politik Uang Rawan sejak Kampanye hingga Pengesahan Suara
  • Hampir 30 Ribu Warga Kabupaten Bandung Mengungsi Akibat Banjir
  • Persiapan Pemilu, Polisi Malaysia Dilarang Cuti 3 Bulan Ini

Pada 2018 Yayasan Pantau memberikan penghargaan ini kepada Pemimpin Redaksi Kantor Berita Radio (KBR) Citra Dyah Prastuti, untuk keberaniannya mengarahkan liputan tentang demokrasi dan toleransi.