Stop Tambang

Kekayaan alam yang luar biasa nilainya itu, hanya melintas sekejap lalu mengalir ke Jakarta hingga negeri Abang Sam. Meninggalkan kemiskinan, perang antarsuku sampai pelanggaran hak asasi manusia.

Selasa, 21 Mar 2017 00:06 WIB

Unjuk rasa mahasiswa Papua menuntut penutupan tambang Freeport.

Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) berunjuk rasa menuntut penutupan tambang emas PT Freeport Indonesia. (Foto: Antara)

Mahasiswa Papua berunjukrasa meminta tambang Freeport  Indonesia di bumi cendrawasih ditutup. Aksi serentak kemarin itu diklaim dilaksanakan di 18 kota. Demo dilakukan mulai dari kantor Freeport di Jakarta, gedung Merdeka, Bandung, Jawa barat hingga kantor Konsulat Amerika Serikat di Denpasar, Bali.

Mereka menilai permasalahan di Papua sebagai masalah kolonialisme alias ekploitasi internasional melalui Freeport. Selain itu  mereka menyoroti kerusakan lingkungan yang diakibatkan aktivitas pertambangan yang sudah berlangsung puluhan tahun itu.  Kehadiran perusahaan tambang itu tak memberi manfaat apapun bagi warga,  malah menghadirkan bencana ekologis.

Para mahasiswa  itu pantas berang. Selama 50 tahun,  sejak kontrak karya pertama diteken pada 1967 tak tampak dampak baik yang dirasakan warga.  Kekayaan alam yang luar biasa nilainya itu, hanya melintas sekejap lalu mengalir ke Jakarta hingga negeri Abang Sam. Meninggalkan kemiskinan, perang antarsuku sampai pelanggaran hak asasi manusia. 

Itu sebab bagi para mahasiswa, perpanjangan kontrak sampai pembagian saham bagi daerah bukan bagian dari tuntutan. Mereka hadir menyuarakan tuntutan stop tambang dan menolak untuk berdialog. Bumi dan kekayaan di dalamnya adalah titipan generasi mendatang. Sepatutnya itu bagian dari warisan yang semestinya dijaga. Bukan dikuras habis lantas menyisakan  bencana di masa depan. 

Freeport dan juga pemerintah sepatutnya melihat dan  belajar dengan sejumlah kasus akibat tambang di Kalimantan. Di sana lubang-lubang galian bekas tambang batubara memakan korban hingga puluhan anak. Alih-alih mewariskan kekayaan alam, justru petaka yang diberikan pada anak-anak sang pemilik masa depan. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.