Buka Kasus Penembakan di Yapen

Namun versi dari keluarga bicara sebaliknya. Keluarga mengatakan Michael ditembak saat sedang menggendong anak di beranda rumah. Ia pun diberondong peluru oleh sekitar 20-an orang polisi dan tentara.

Rabu, 29 Mar 2017 00:20 WIB

Ilustrasi: Penembakan di Papua

Ilustrasi: Penembakan di Papua

Sejumlah warga di Kabupaten Yapen, Papua dihinggapi trauma dan ketakutan pasca penembakan terhadap seorang warga bernama Michael Merani. Mereka lari dan bersembunyi ke hutan di Distrik Angkaisera, pasca insiden awal pekan ini. Pejabat di Kemenko Polhukam menyebut Michael merupakan buronan karena kasus kriminalitas yang dimanfaatkan kelompok pro Papua Merdeka.  Versi polisi menyebut korban melakukan perlawanan bersenjata sehingga ditembak sampai mati. Sebagai bukti, polisi menyebutkan ada uang yang disita hingga seratusan juta rupiah yang dicurigai dari tindakan kriminal.

Namun versi dari keluarga bicara sebaliknya. Keluarga mengatakan Michael ditembak saat sedang menggendong anak di beranda rumah. Ia pun diberondong peluru oleh sekitar 20-an orang polisi dan tentara. Keluarga membantah Michael melawan seperti klaim polisi. Mereka mengecam polisi yang juga memukuli anggota keluarga lainnya, bahkan melarang keluarga melihat jenazah Michael.

Minimnya akses informasi membuat kita tidak tahu persis apa yang terjadi. Publik tidak boleh percaya 100 persen dengan klaim aparat Indonesia. Karena itu, kita mendorong ada penyelidikan terbuka, yang melibatkan perwakilan masyarakat untuk mengetahui ada tidaknya pelanggaran hukum dan tindakan sewenang-wenang dari aparat. Kita berharap elemen masyarakat sipil, para pegiat HAM, dan terutama Komnas HAM menyelidiki kasus ini.

Papua sudah menjadi sorotan internasional. Setiap tindakan dari pemerintah maupun aparat keamanan yang menyimpang bakal terus diangkat dan dipertanyakan. Juga menimbulkan kekecewaan dan penasaran dari warga Papua. Apalagi, baru-baru ini kita juga mendengar ada sejumlah jurnalis asing yang diusir keluar dari Indonesia karena hendak pergi ke Papua. Ini memperlihatkan Papua belum terbuka bagi pers atau pekerja media. Dan publik global bisa saja beranggapan ada sesuatu yang busuk yang hendak ditutup-tutupi di sana 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.