'Harga’ RUU Tembakau di Mata Jokowi

Dan kini, kekuatan industri tembakau besar berhasil membuat DPR dan pemerintah berkompromi, mengabaikan kerugian dan bahaya produk tembakau rokok.

Rabu, 22 Mar 2017 00:38 WIB

Ilustrasi: RUU Tembakau

Ilustrasi: RUU Tembakau

Apa yang ditakutkan itu terjadi juga. Presiden Joko Widodo dikabarkan bersedia membahas Rancangan Undang-undang Pertembakauan. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan Surat Presiden untuk pembahasan RUU itu kini sedang disiapkan dan akan segera dikirim ke DPR.

Jika kabar itu benar, maka ini antiklimaks dari sikap penolakan publik terhadap RUU Pertembakauan yang sejauh ini lebih kental kepentingan industri rokok besar. Padahal sebelumnya Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah memberi sinyal menolak membahas RUU usulan DPR itu, sesuai kesepakatan di rapat kabinet terbatas.

Perubahan sikap pemerintah ini tidak lepas dari lobi-lobi dan pertemuan antara Badan Legislasi DPR, Menteri Perdagangan, Menteri Hukum dan perwakilan Sekretariat Negara.

Skandal pertembakauan ini sebelumnya pernah menjadi geger ketika pasal tembakau sebagi zat adiktif dihilangkan dari Undang-undang Kesehatan. Dan kini, kekuatan industri tembakau besar berhasil membuat DPR dan pemerintah berkompromi, mengabaikan kerugian dan bahaya produk tembakau rokok.

Kita masih berharap kabar-kabar itu semua tidak benar. Kita berharap bahwa Presiden Jokowi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di negeri ini tidak mengirim surat presiden, yang berarti menolak membahas RUU Pertembakauan dengan DPR. Selama ini sudah begitu banyak suara-suara publik mendukung sikap pemerintah yang mengisyaratkan menolak RUU Tembakau.

Tetapi kalau ternyata harapan itu pupus, maka ini menjadi bukti pemerintahan Jokowi tidak konsisten dalam menjalankan program Nawa Cita, yang salah satu isinya adalah mengedepankan kesehatan, kesejahteraan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Jika pemerintahan Jokowi benar-benar menyetujui pembahasan RUU Pertembakauan, maka semahal itulah industri pertembakauan di mata pemerintahan Jokowi -- lebih mahal daripada masa depan anak-anak Indonesia.

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob

  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas
  • MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

pernah melihat atau bahkan mengalami sendiri perlakuan diskriminatif / ujaran kebencian di ruang pendidikan, tempat kerja, lembaga pemerintahan, dan ruang publik lainnya tapi tidak tahu lapor kemana?