Bermain-main dengan Hak Angket

Memang ada perdebatan ahli hukum tata negara, terkait perlu tidaknya Ahok dinonaktifkan karena kasusnya. Tetapi isu ini masuk ranah tafsiran hukum. Bukan politis.

Selasa, 14 Feb 2017 02:06 WIB

Ahok kembai aktif sebagai Gubernur DKI

Ahok kembai aktif sebagai Gubernur DKI setelah selesai masa cuti kampanye. (Foto: Antara)

Sejumlah fraksi di DPR bersikeras mengajukan usulan hak angket atas  sikap pemerintah terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Para pengusul, yaitu Partai Demokrat, Gerindra, PKS dan PAN, menganggap Pemerintah melanggar Undang-undang Pemerintah Daerah. Karena pemerintah tidak kunjung memberhentikan Ahok yang jadi terdakwa dalam kasus penistaan agama. 

Memang ada perdebatan ahli hukum tata negara, terkait perlu tidaknya Ahok dinonaktifkan karena kasusnya. Tetapi isu ini masuk ranah tafsiran hukum. Bukan politis. 

Berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR, hak angket adalah hak menyelidiki kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas, serta diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Artinya yang dipersoalkan adalah kebijakan politik. Melihat waktu pengguliran hak angket serta siapa di belakangnya, publik gampang menilai kalau ini adalah langkah politik jelang Pilkada Serentak besok. 

Sejarah mencatat, hak angket DPR biasanya didahului penggunaan hak interpelasi atau hak bertanya. Ini masih terkait kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas. Bertanya dahulu kepada pemerintah -  jika tidak puas, baru lanjut menggunakan hak angket. 

DPR terlihat ingin bermain-main dengan hak angket. Padahal pengajuan hak angket harus ada indikasi pelanggaran Undang-undang. Sementara di sisi lain, DPR belum pernah meminta masukan dari Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Dan apakah pemerintah yang tidak menonaktifkan Ahok itu masuk kategori kebijakan yang masuk kategori penting, strategis, dan berdampak luas? Siapa yang terdampak luas oleh kebijakan itu? Terdampak seperti apa? 

Ini mestinya dijawab lebih dulu oleh anggota DPR sebelum mengangkat hak angket.  

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

Moratorium Reklamasi, Menteri Siti : Pulau C dan D Kurang Satu Syarat, Pulau G Dua Syarat

  • Adik Bos First Travel Ikut Jadi Tersangka
  • Penembakan Deiyai, Tujuh Anggota Brimob dan Kapolsek Akan Jalani Sidang Etik Pekan Depan
  • Tuntut Pembatalan Perppu Ormas, Ratusan Orang Demo DPRD Sumut

Dalam Perbincangan Ruang Publik KBR kali ini, kita akan punya 5 topik utama, penasaran? ikuti perbincangan Ruang Publik KBR