TNI yang ‘Makin Sipil’

TNI justru terlihat kembali masuk ke ranah sipil. Dalam beberapa tahun terakhir, TNI terlibat di sektor pertanian, ikut memberantas narkoba, hingga terlibat penangkapan aktivis.

Selasa, 09 Jan 2018 05:15 WIB

Ilustrasi: TNI harus profesional

Ilustrasi: TNI harus profesional  (Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso)

Tahun ini Indonesia memasuki dua dasawarsa era reformasi. Ketika kekuasaan Soeharto turun pada 1998 lalu, salah satu tuntutan publik adalah reformasi militer. Angkata Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang saat itu banyak memasuki dunia sipil perlahan-lahan kembali ke barak, supaya lebih profesional sebagai garda terdepan pertahanan dan keamanan kedaulatan negara.

Undang-undang tahun 2004 tentang TNI menyebutkan tugas pokok mereka adalah menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah dan melindungi bangsa dan negara dari ancaman. Selain tugas pokok itu, ada 14 tugas militer non perang, seperti membantu penanganan bencana, pengamanan transportasi dari pembajakan, mengamankan obyek vital dan lain-lain. Namun 20 tahun berlalu, reformasi ABRI menjadi tanda tanya. ABRI, sekarang TNI, justru terlihat kembali masuk ke ranah sipil. Dalam beberapa tahun terakhir, TNI terlibat di sektor pertanian, ikut memberantas narkoba, hingga terlibat penangkapan aktivis dan pengamanan-pengamanan aset kementerian.

Belakangan, TNI menjalin kerja sama dengan salah satu perusahaan BUMN bidang konstruksi yaitu PT Adhi Karya. Tujuannya untuk mempekerjakan anggota TNI yang hendak pensiun bekerja di sektor konstruksi. Ini mengingatkan publik pada kerja sama serupa yang diteken Panglima TNI Moeldoko dengan Menteri Hukum pada 2015 lalu, di mana personel TNI yang memasuki pensiun akan dipekerjakan menjadi pegawai Kementerian Hukum.

Apakah ini tanda-tanda TNI tidak benar-benar rela meninggalkan urusan sipil kepada sipil? Menurut catatan LSM Imparsial, ada setidaknya 30 nota kesepahaman antara TNI dengan berbagai kementerian dan BUMN. Dan itu menjadi tanda tanya besar, mau dibawa ke mana reformasi TNI?

Anggota TNI tidak perlu repot-repot turun mengawal penggusuran, menangkap aktivis prodemokrasi, membubarkan diskusi kritis, atau mengawasi proyek infrastruktur. Indonesia butuh TNI yang profesional, setia dengan tugasnya yang memang sudah sangat berat.  

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Puasa kali ini bertepatan dengan masa kampanye pilkada 2018