Hak Disabilitas

Aturan menyebut mereka yang kehilangan hak dipilih adalah terpidana yang tengah menjalani hukuman. Keluarnya aturan KPU sama saja mensejajarkan penyandang disabilitas dengan para orang hukuman.

Selasa, 30 Jan 2018 05:55 WIB

PPUA Penca desak KPU revisi keputusan juknis

PPUA mendesak KPU merevisi keputusan KPU tentang petunjuk teknis standar kemampuan jasmani terkait penyandang disabilitas untuk melaksanakan hak politiknya. (Foto: Antara/Rivan Awal Lingga)

Ribuan penyandang disabilitas di Bandung, Jawa Barat mengancam tidak menggunakan hak pilih mereka dalam pemilihan kepala daerah serentak pada 27 Juni mendatang. Ancaman itu terkait keluarnya keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU)  yang dinilai mendiskriminasi penyandang disabilitas. Pada Desember lalu KPU mengeluarkan Petunjuk Teknis  Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Jasmani, Rohani dan Bebas Narkoba.

Kecaman tak hanya datang dari Bandung. Penolakan serupa juga disuarakan penyandang disabilitas di berbagai daerah. Keputusan penyelenggara pemilu yang sungguh merugikan penyandang disabilitas  karena memasukkan dalam kategori tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas sebagai kepala daerah baik bupati, wali kota atau gubernur. 

Sesat sejak dalam pikiran, berujung pada aturan yang merugikan kelompok di masyarakat. Aturan menyebut mereka yang kehilangan hak dipilih adalah terpidana yang tengah menjalani hukuman. Keluarnya aturan KPU sama saja mensejajarkan penyandang disabilitas dengan para orang hukuman. 

Aturan itu juga bertentangan dengan semangat Undang-Undang Pemilu yang berupaya memenuhi hak penyandang disabilitas. Dalam penjelasan misalnya disebutkan, disabilitas atau cacat tak termasuk kategori tidak mampu secara jasmani dan rohani. Ini artinya negara memberi jaminan setiap warganya mendapat hak yang sama untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai kepala daerah.

Itu sebab para aktivis disabilitas mendesak KPU segera merevisi aturan tersebut. Selain itu melibatkan kelompok penyandang disabilitas saat melakukan perubahan. Pelibatan penting agar tak sesat pikir sehingga merugikan hak warga untuk dipilih.   

 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Permintaan atas produk laut Indonesia untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor sangat besar tapi sayangnya belum dapat dipenuhi seluruhnya. Platform GROWPAL diharapkan dapat memberi jalan keluar.