Perdagangan Orang

Polisi mesti bisa membongkar mafia perdagangan manusia ini demi memutus rantai kasus.

Senin, 09 Jan 2017 10:00 WIB

Seorang warga korban perdagangan orang usai diselamatkan dan tiba di Bandara Soekarno Hatta. (Antara

Seorang warga korban perdagangan orang usai diselamatkan dan tiba di Bandara Soekarno Hatta. (Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

Polisi pekan lalu mengamankan pelaku tindak pidana perdagangan orang di bawah umur di Indramayu. Pelaku menawarkan pekerjaan kepada korban yang berusia belasan tahun untuk jadi pekerja restoran di Malaysia. Padahal sebetulnya, mereka bakal dijadikan Pekerja Seks Komersil.  Polisi tak berhenti sampai di sini, dan masih terus mengejar sindikat perdagangan manusia ini sampai ke Malaysia.


Serikat Buruh Migran Indonesia mengkategorikan kasus perdagangan orang di Indramayu sebagai kasus darurat. Tahun 2015 ada lebih 360 kasus perdagangan orang yang dilaporkan. Sementara di tahun 2016, ada delapan ribu lebih TKI asal Indramayu yang berangkat lewat jalur ilegal. Itu baru yang ketahuan. Tak tahu berapa besar angka yang sebetulnya terjadi.


Sejak 2007, Provinsi Jawa Barat ada di posisi teratas soal jumlah korban trafficking atau perdagangan manusia. Penyumbang terbesar adalah Indramayu, Sukabumi, Cimahi dan Garut. Tim khusus untuk pecegahan perlindungan dan pemberdayaan perempuan sudah ada. Nota Kesepahaman dengan provinsi lain untuk atasi masalah trafficking antarpulau juga sudah ada. Toh kasus tetap terjadi. Modus perdagangan manusia semakin berkembang dan aparat negara terus saja ketinggalan.


LSM Migrant Care menyebut, pengawasan terhadap perekrutan buruh migran sangat lemah. Informasi tak jelas, sosialisasi tak jalan, sementara di sisi lain, warga butuh pekerjaan. Jadilah mereka bekerja lewat jalur tak jelas, yang pada akhirnya membahayakan diri sendiri.  Dan mereka ini bukan sekadar angka. Mereka adalah korban, juga warga Indonesia yang mesti dilindungi negara. Polisi mesti bisa membongkar mafia perdagangan manusia ini demi memutus rantai kasus. Indonesia tak pernah kekurangan aturan yang bagus di atas kertas. Yang masih saja kurang adalah pengawasan di lapangan. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

  • SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh
  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh

KKP Gagal Capai Target Ekspor Ikan

  • HRW Usulkan 4 Isu Jadi Prioritas Dialog Jakarta Papua
  • Terduga TBC di Medan Capai Seribu Orang
  • Dalai Lama Luncurkan Aplikasi

Kemiskinan, konflik senjata, norma budaya, teknologi komunikasi modern, kesenjangan pendidikan, dan lain-lain. Kondisi-kondisi ini membuat anak rentan dieksploitasi