[Advertorial] BRG Lakukan Pemetaan Lahan Gambut

BRG mendapat mandat untuk memfokuskan pandangan untuk merestorasi lahan gambut pada 7 provinsi di Indonesia. Indonesia memiliki sekitar 15 juta ha lahan gambut.

Kamis, 22 Jun 2017 15:47 WIB

Kepala Badan Restorasi Gambut, Nazir Foead jelaskan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG)

Kamis 22 Juni 2017, Badan Restorasi Gambut atau BRG melakukan diskusi dengan media massa untuk membahas perkembangan kerja pada pengelolaan lahan gambut dan rencana BRG yang akan dilaksanakan pada tahun 2017. Diskusi ini dihadiri oleh Nazir Foead sebagai Kepala Badan Restorasi Gambut dan Budi Wardhana sebagai Deputi Perencanaan & Kerjasama. Pada kesempatan kali ini, Nazir dan Budi memaparkan hasil kerja dari pemetaan Kesatuan Hidrologis Gambut atau KHG. Budi menjelaskan, saat BRG dibentuk oleh presiden Joko Widodo pada 2016 lalu, informasi mengenai lahan gambut di Indonesia sangat minim, yang ada hanyalah peta KHG yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di tahun 2015 yang membagi seluruh wilayah Indonesia ke dalam 840 wilayah KHG.

BRG mendapat mandat untuk memfokuskan pandangan untuk merestorasi lahan gambut pada 7 provinsi di Indonesia. Indonesia memiliki sekitar 15 juta ha lahan gambut. Dengan 7 provinsi yang menjadi kewenangan BRG, ada 12,9 juta ha lahan gambut yang harus BRG tangani. Dengan tanggung jawab 87 persen dari total lahan gambut yang ada di Indonesia, BRG harus memiliki strategi untuk menentukan darimana memulai pekerjaan untuk merestorasi gambut, salah satunya adalah dengan melakukan pemetaan KHG, dengan begitu BRG mendapatkan informasi dimana BRG harus memulai agar pekerjaan menjadi lebih efektif.


Budi Wardhana, Deputi Perencanaan & Kerjasama menjelaskan pemetaan KHG

Selama 4 bulan dari bulan Januari sampai bulan Mei 2017, BRG melakukan proses pengolahan data hingga di akhir Juni 2017 data tersebut akan sampai pada proses akhir yang nantinya akan dimanfaatkan untuk melakukan proses restorasi lahan gambut secara akurat dan efektif. Dalam prosesnya, BRG tidak bekerja sendirian, karena dibantu oleh kementerian PU, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, akademisi dari IPB dan UGM, perusahaan-perusahaan, dan juga masyarakat sekitar lahan gambut. Nazir Foead menjelaskan, bahwa dalam proses merestorasi gambut, BRG akan merangkul dan bekerja sama dengan semua pihak terakait agar terbangun sinergi dan kerjasama yang baik untuk memulihkan lahan gambut di Indonesia. 

Editor: Paul M Nuh

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

BIN Tak Susun Daftar HTI

  • Dosen IPB: HTI Sudah Dibubarkan, Saya Bukan Anggota Lagi
  • Jet Tempur Cina Cegat Pesawat AS di LCS
  • Juventus Resmi Rekrut Bernardeschi Seharga Rp 619 Miliar

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.