Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Panglima TNI, Ini Visi Hadi

"Kondisi tersebut semakin diperumit dengan masuknya aktor-aktor nonnegara yg mengusung berbagai kepentingan individu maupun kelompok dalam berbagai kemasan seperti ideologi, agama, "

Rabu, 06 Des 2017 13:21 WIB

Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengantar calon Panglima TNI Kasau Hadi Tjahjanto mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPR, Rabu (06/12). (Foto: KBR/Gilang R.)

KBR, Jakarta-  Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Hadi Tjahjanto menyebut, kemajuan teknologi dan dinamika negara-negara kuat di dunia membuka peluang ancaman keamanan yang sulit diantisipasi. Ia mengatakan, jenis ancaman baru terhadap Indonesia tak lagi terpaku pada kekuatan militer negara tertentu.

Hadi yang kini menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) menuturkan, kemajuan teknologi menyebabkan ancaman keamanan menjadi sulit ditentukan berdasarkan wilayah dan geografis. Hal ini akan membuat ancaman muncul dimana saja dan kapan saja.

"Dinamika lingkungan strategis baik pada lingkup global maupun regional secara langsung dan berkelanjutan akan mempengaruhi pengambilan kebijakan-kebijakan dan cara bertindak strategis oleh semua pemangku kepentingan penyelenggara negara," kata Hadi di Ruang Rapat Komisi I DPR, Rabu (06/12/17).

Hadi menjelaskan, ancaman kekinian tersebut salah satunya akibat pergeseran kekuatan Negara adikuasa. Ia mengatakan, perang tradisional kini berubah menjadi perang proxy dengan menggunakan konflik di negara lain serta perang hybrid atau campuran. Kekuatan dunia menjadi multipolar akibat melemahnya negara adikuasa. Ia mencontohkan krisis nuklir di Korea Utara.

"Kondisi tersebut semakin diperumit dengan  masuknya aktor-aktor nonnegara yg mengusung berbagai kepentingan individu maupun kelompok dalam berbagai kemasan seperti ideologi, agama, suku hingga murni motif ekonomi," ujarnya.

Lalu ancaman terorisme dan radikalisme, kata Hadi, menjadi rumit akibat jaringan teknologi komunikasi yang membantu penyebaran pesan-pesan radikal. Menurutnya, ancaman ini juga sering dipakai pihak tertentu perang proxy dan perang hybrid. Ancaman seperti ini terjadi hampir di seluruh negara.

"Kelompok teroris mampu secara cepat menyebarkan pengaruh dan mengaktifkan sel tidur di seluruh dunia demi mendukung kepentingannya," kata Dia.

Selain itu, lanjut Hadi, ancaman yang perlu diwaspadai yakni serangan siber. Ia mengatakan, kerusakan yang ditimbulkannya akibat serangan siber ini sama kuatnya dengan serangan konvensional.

"Serangan siber setara dampaknya dengan senjata kinetik," ujarnya.

Hadi menjabarkan, teknologi siber ini digunakan dalam sistem pertahanan negara. Ia mencontohkan, serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap program nuklir Iran.



Sebelumnya Kepala Staf Angkatan Darat, Hadi Tjahjanto, mengaku siap mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Komisi I DPR RI. Hadi datang ke Komplek Parlemen RI diantar Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Ade Supandi, dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Mulyono.

Namun Hadi  ini enggan bicara banyak mengenai persiapan uji kepatutan tersebut. Ia hanya meminta doa untuk kelancaran proses uji kelayakan dan kepatutan.

"Saya jawab ini penting sekali untuk seluruh media. Tolong doakan saya melaksanakan fit and proper semuanya berjalan lancar. Itu saja," kata Hadi saat tiba di Komplek Parlemen RI, Rabu (06/12/17).

Sementara itu, Gatot Nurmantyo menyatakan setuju dengan pilihan Presiden Joko Widodo untuk mengganti posisinya sebagai Panglima TNI dengan Hadi Tjahjanto. Menurut Gatot, KSAD dan KSAL juga telah bersedia dipimpin Hadi.

"Pak KSAD dan KSAL seniornya secara akademik tiga tahun mengatakan kepada saya siap dipimpin Pak Hadi," ujarnya.

Komisi I DPR hari ini akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon Panglima TNI Hadi Tjahjanto. Agenda tersebut disepakati dalam rapat internal Komisi I usai Sidang Paripurna DPR kemarin.

Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin mengatakan, uji kepatutan terhadap Hadi akan digelar secara terbuka saat pemaparan visi dan misi. Namun saat kegiatan pendalaman dari anggota Komisi I akan digelar secara tertutup karena ada hal-hal yang sifatnya rahasia.

Mutasi

Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Gatot Nurmantyo menyatakan, mutasi 85 Perwira Tinggi (Pati) TNI bukan keputusan yang tiba-tiba dikeluarkan. Mutasi Pati TNI di lingkungan matra Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut tersebut telah dibahas sebelum Presiden Joko Widodo mengusulkan pergantian Panglima TNI.

Gatot mengatakan, mutasi puluhan Pati TNI itu telah ditandatangani oleh  Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Ade Supandi, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Mulyono, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Hadi Tjahjanto.

"Kalau itu ujug-ujug saya keluarkan tanggal 5 (Desember) itu tidak tepat. Jadi sejarahnya begini, bahwa proses pengeluaran keputusan mutasi Perwira Tinggi TNI itu bertingkat, legalitas, dan sesuai prosedur," kata Gatot di Komplek Parlemen RI, Rabu (06/12/17).

Gatot menyadari mutasi Pati TNI yang dikeluarkan saat proses pergantian Panglima TNI tidak seusai etika, meskipun secara legalitas tidak ada masalah. Ia mengatakan, Presiden Jokowi juga telah mengingatkan untuk tidak mengeluarkan kebijakan-kebijakan strategis.

"Saya mengatakan kepada Presiden, siap," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin mengatakan, telah memberi saran kepada Gatot untuk tidak membuat keputusan-keputusan strategis di akhir masa jabatannya, termasuk mutasi Pati TNI. Namun jika saran tersebut tidak didengar itu merupakan hak Gatot sebagai Panglima TNI.

"Kalau saran itu tidak diterima ya silahkan diselesaikan di internal pemerintah," kata Hasanuddin.


Editor: Rony Sitanggang
 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

  • SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh
  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!

Bamus Tunda Penggantian Setnov

  • Hoaks 8 Penyakit Tak Ditanggung BPJS Resahkan Warga Bengkulu
  • Salah Sasaran, Puluhan Ribu Penerima PKH Dihapus
  • Koresponden Asia Calling di Pakistan Terima AGAHI Award

PLN menggenjot pemerataan pasokan listrik dari Indonesia bagian barat hingga Indonesia bagian timur