PT Angkasa Pura: Ada Provokator Mengatasnamakan Mahasiswa di Kulonprogo

"Pihak-pihak itu tidak bertanggungjawab, pihak itu kan nggak memiliki tanah di situ, tidak tahu persoalannya. Jadi kami mengharapkan ada penghentian dari mereka."

Rabu, 06 Des 2017 09:44 WIB

Warga mengamati alat berat yang sedang mengosongkan lahan untuk proyek bandara NYIA di Kulonprogo, DI Yogyakarta, Selasa (5/11/2017). (Foto: ANTARA/Andreas Fitri Atmoko)

KBR, Jakarta - Manajemen PT Angkasa Pura I menuding kisruh penolakan warga terhadap proyek pembangunan Bandar Udara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulonprogo Yogyakarta dipicu oleh provokator. 

Manajer Pembangunan Bandara Kulonprogo PT Angkasa Pura I Sujiastono menyebut para provokator itu mengatasnamakan mahasiswa dan memprovokasi warga agar tetap menempati lahan yang sudah diklaim oleh PT Angkasa Pura.

"Ada yang memprovokasi. Pendemo-pendemo yang mengatasnamakan mahasiswa itu yang mempengaruhi warga, sebetulnya kasihan. Pihak-pihak itu tidak bertanggungjawab, pihak itu kan nggak memiliki tanah di situ, tidak tahu persoalannya. Jadi kami mengharapkan ada penghentian dari mereka. Kasihan warga," kata Sujiastono ketika dihubungi KBR melalui sambungan telepon, Selasa (5/12/2017).

Sujiastono diminta tanggapan mengenai penggusuran lahan yang dilakukan PT Angkasa Pura terhadap lahan warga di kawasan Temon, Kulonprogo Yogyakarta, awal pekan ini. Penggusuran diwarnai penangkapan sejumlah aktivis pada Selasa, 5 Desember 2017.

Ia mengatakan 'pengosongan' lahan yang dilakukan PT Angkasa Pura bukan sebuah pengusiran. Ia berdalih lahan itu memang sudah kosong. "Kan memang rumahnya sudah kosong. Ngga ada kami mengusir-ngusir orang," kata Sujiastono.

Menurut klaim Sujiastono, PT Angkasa Pura sebetulnya sudah melakukan pendekatan terhadp warga yang tetap bertahan menempati wilayah di kawasan Temon.

"Kami jelaskan secara persuasif. Ketika mereka tidak mau ya sudah kami umumkan bahwa nanti tanggal 4 Desember akan dirobohkan. Tapi pada praktiknya sepanjang mereka ada di dalam itu ngga dirobohin," kata Sujiastono. 

Ia berharap masyarakat bisa pindah atas kesadaran sendiri, dan hidup tenang di tempat relokasi yang baru. Sujiastono mengatakan jika warga tetap bertahan di Temon tidak akan nyaman. 

"Kiri kanan sudah tidak ada tetangganya. Lampunya sudah mati. Nanti banyak alat berat. Bising debu. Kan rugi sendiri," katanya.

Ia meminta warga yang sudah punya tempat tinggal baru segera pindah. Sedangkan yang belum punya hunian baru, Sujiastono meminta warga mendaftar ke Pemerintah Provinsi karena akan disiapkan rumah susun.

"Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 itu sudah sangat membantu warga. Kami tidak memaksa warga, harga juga sudah dibayar. Nilai uang ganti rugi total mencapai Rp4,361 triliun," kata Sujiastono.


Baca juga:

Ombudsman turun tangan

Kisruh lahan untuk proyek pembangunan Bandara NYIA Kulonprogo segera ditanggapi lembaga Ombudsman RI. 

Kepala Perwakilan Ombudsman RI DIY Budhi Masthuri mengatakan akan mengirim tim untuk meminta penjelasan dari PT Angkasa Pura terhadap penggusuran atau pengosongan lahan di Temon, Kulonprogo. 

"Mulai Rabu dan Kamis ini, saya menurunkan tim untuk meminta penjelasan Angkasa Pura," kata Budhi ketika dihubungi KBR melalui sambungan telepon, Selasa (5/12/17).

Sebelumnya Ombudsman DIY sudah meminta agar pengosongan lahan ditunda. Imbauan Ombudsman itu dikeluarkan mengingat anak-anak warga sedang dalam proses ujian akhir semester. Selain itu, cuaca juga tidak bersahabat sebagai dampak siklon tropis Cempaka, yang melanda Kulonprogo beberapa hari lalu.

"Atas pertimbangan itu Ombudsman DIY mengirim surat imbauan kepada PT Angkasa Pura pada Kamis 30 November 2017 lalu. Kami hanya sebatas imbauan, belum masuk rekomendasi. Karena kami belum melakukan investigasi lebih lanjut," kata Budhi.

Terhadap surat Ombudsman yang dikirim pada 30 November itu, kata Budhi Masthuri, PT Angkasa Pura belum memberikan jawaban. 

Selain ke PT Angkasa Pura, Ombudsman DIY juga akan meminta keterangan kepada PT PLN, Kapolda DIY, dan Bupati Kulonprogo. Hal itu sebagai tindaklanjut dalam proses investigasinya. 

Sejauh ini Ombudsman menduga terjadi maladministrasi dalam pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA). Investigasi tersebut ditargetkan rampung secepatnya 30 hari terhitung mulai besok Rabu.

"Dalam 30 hari harus ada kesimpulan," tukas Budhi.

Baca juga:

Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

  • SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh
  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!

Bamus Tunda Penggantian Setnov

  • Hoaks 8 Penyakit Tak Ditanggung BPJS Resahkan Warga Bengkulu
  • Salah Sasaran, Puluhan Ribu Penerima PKH Dihapus
  • Koresponden Asia Calling di Pakistan Terima AGAHI Award

PLN menggenjot pemerataan pasokan listrik dari Indonesia bagian barat hingga Indonesia bagian timur