Pengelolaan Anggaran, Jokowi: Kebangetan Kalau Sudah Tahu Keliru tapi Masih Diulang

"Nanti akan saya buka satu persatu, saya tunjukkin yang gamblang kayak tadi," tambah Jokowi.

Kamis, 07 Des 2017 09:24 WIB

Presiden Joko Widodo memberikan arahan saat penyerahan DIPA di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/12/2017). Dalam arahan itu, Presiden meminta seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah melakukan efisiensi anggaran. (Foto: ANTARA/Puspa Perwitasari)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Bogor - Presiden Joko Widodo mengungkapkan kekecewaannya terhadap pengelolaan anggaran di kementerian dan lembaga. Menurut Presiden, sebagian besar anggaran tidak difokuskan pada kegiatan inti melainkan untuk kegiatan pendukung.

Presiden Jokowi mencontohkan pengelolaan anggaran program pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja. Pada rancangan awal, alokasi dana terbesar program itu justru untuk kegiatan pendukung seperti rapat-rapat. Akhirnya, setelah dibahas, anggaran itu dikoreksi.

"Saya berikan contoh di Pak Menaker. Contohnya pemulangan TKI, anggarannya Rp3 miliar. Biaya pemulangan Rp500 juta. Yang Rp2,5 miliar ini justru untuk rapat dalam kantor, rapat luar kantor, rapat koordinasi perjalanan daerah, ATK dan lain-lain. Yang ini sudah diubah semua di Kemenaker. Terus bagaimana hasilnya? Artinya, itu hanya berapa persen? Rp500 juta itu 20 persen nggak ada. Model-model seperti ini harus dihentikan," kata Jokowi saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2018 di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (6/12/2017).

Baca juga:

Jokowi mengatakan persoalan pengelolaan anggaran semacam itu selalu muncul di pemerintah pusat maupun daerah. 

Jokowi mengatakan bakal membuka satu persatu kesalahan dalam penganggaran tiap kementerian dan lembaga.

"Nanti akan saya buka satu persatu, saya tunjukkin yang gamblang kayak tadi," tambah Jokowi.

Presiden Jokowi menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2018 kepada 86 kementerian/lembaga senilai Rp847,4 triliun. Selain itu juga untuk transfer daerah dan Dana Desa senilai Rp766,2 triliun. 

DIPA ini merupakan bagian dari APBN 2018 sebesar Rp2.220,7 triliun.

Jokowi berpesan agar uang negara yang banyak itu dijaga dan dikelola dengan baik. Presiden juga meminta para pejabat tidak mengulangi kesalahan-kesalahan dalam penganggaran yang terjadi selama bertahun-tahun. 

"Sangat kebangetan sekali bahwa kita sudah tahu kalau itu keliru, kalau itu salah, tapi masih kita ulang-ulang," tandas Jokowi.

Presiden Jokowi juga meminta penyederhanaan dalam pelaksanaan APBN. Ia menyinggung keluhan para guru dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) tentang rumitnya prosedur administrasi terkait tunjangan, kenaikan pangkat maupun sertifikasi. 

"Saya minta seluruh menteri, pimpinan lembaga, pemerintah daerah, untuk terus melakukan penyederhanaan dalam pelaksanaan APBN. Sehingga orientasinya adalah hasil, bukan orientasinya prosedur," ujar dia.

Baca juga:

Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

  • SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh
  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!

Kuasa Hukum Tak Bisa Janjikan Setnov Hadir di Sidang Tipikor Besok

  • Kakorlantas: Tim Pengkaji Pemindahan Ibu Kota Negara Masih Bekerja
  • Disnaker Sulut: Perusahaan Jangan Lupa Bayar THR
  • Lakukan Percobaan Penyuapan, Ketua DPRD Halteng Ditahan