Kenduri Lingkungan, Warga Pati Tolak Perpanjangan Izin Tambang Indocement di Kendeng

"67% warga Pati menolak"

Selasa, 05 Des 2017 14:36 WIB

Aksi tolak semen di depan kantor Gubernur Jateng, Selasa (05/11). (Foto: KBR/Kotska)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Semarang-  Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK) menggelar aksi kenduri lingkungan di depan kantor Gubernur Jawa Tengah, Selasa (5/12/2017). Aksi dilakukan untuk meminta Pemprov tak memperpanjang izin pabrik    semen.

Koordinator JMPPK, Gunretno mengatakan 67% warga Pati menolak pendirian pabrik Semen.

"Sebenarnya masyarakat itu kan sudah menyuarakan keras, bahwa tidak setuju adanya pabrik semen sampai ditulis di dalam dokumen Amdal  PT. Sahabat Mulia Sakti (SMS) Indocement, yang menyatakan 67% warga Pati menolak," ujar Gunretno dalam wawancara kepada wartawan, Selasa (5/12).

Gunretno mengklaim  mendapat dukungan dari warga Jerman untuk menolak pabrik semen.

"Maka kami dulur-dulur Pati meminta kepada pak Gubernur untuk tidak mengeluarkan izin lagi untuk pabrik semen di Pati. Kami berharap juga mungkin dari warga Jerman yang sampai 102.000 tanda tangan, mungkin ini menjadikan kesadaran para investor semen di Jerman tidak akan melanjutkan rencananya mengadakan pabrik semen atau meminta izin lagi." Tandasnya.



Lokasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Indocement termasuk sebagai Kawasan Lindung Geologi berupa Kawasan Bentang Alam Karst yang terdapat 110 mata air, 30 goa, 9 ponor dan juga terdapat aliran sungai bawah tanah.

Aksi Kenduri Lingkungan ini dihadiri ratusan warga Kendeng serta tokoh-tokoh agama sekitar.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas
  • MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi
  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial

DPR dan Pemerintah Belum Sepakati Definisi Teroris, Pembahasan RUU Terorisme Diperpanjang

  • Polda Kaltim Tetapkan Nakhoda Kapal Berbendera Panama Jadi Tersangka
  • Suciwati: Pak Jokowi, Mana Dokumen TPF Munir?
  • Abaikan Pergub, Dua Pelanggar di Lhokseumawe Dicambuk di Ruang Terbuka

Anda berencana ke luar negeri? Ingin beli oleh-oleh, tapi takut kena pajak? Pada 1 Januari 2018, pemerintah menerbitkan regulasi baru untuk impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut.