Kenduri Lingkungan, Warga Pati Tolak Perpanjangan Izin Tambang Indocement di Kendeng

"67% warga Pati menolak"

Selasa, 05 Des 2017 14:36 WIB

Aksi tolak semen di depan kantor Gubernur Jateng, Selasa (05/11). (Foto: KBR/Kotska)

KBR, Semarang-  Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK) menggelar aksi kenduri lingkungan di depan kantor Gubernur Jawa Tengah, Selasa (5/12/2017). Aksi dilakukan untuk meminta Pemprov tak memperpanjang izin pabrik    semen.

Koordinator JMPPK, Gunretno mengatakan 67% warga Pati menolak pendirian pabrik Semen.

"Sebenarnya masyarakat itu kan sudah menyuarakan keras, bahwa tidak setuju adanya pabrik semen sampai ditulis di dalam dokumen Amdal  PT. Sahabat Mulia Sakti (SMS) Indocement, yang menyatakan 67% warga Pati menolak," ujar Gunretno dalam wawancara kepada wartawan, Selasa (5/12).

Gunretno mengklaim  mendapat dukungan dari warga Jerman untuk menolak pabrik semen.

"Maka kami dulur-dulur Pati meminta kepada pak Gubernur untuk tidak mengeluarkan izin lagi untuk pabrik semen di Pati. Kami berharap juga mungkin dari warga Jerman yang sampai 102.000 tanda tangan, mungkin ini menjadikan kesadaran para investor semen di Jerman tidak akan melanjutkan rencananya mengadakan pabrik semen atau meminta izin lagi." Tandasnya.



Lokasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Indocement termasuk sebagai Kawasan Lindung Geologi berupa Kawasan Bentang Alam Karst yang terdapat 110 mata air, 30 goa, 9 ponor dan juga terdapat aliran sungai bawah tanah.

Aksi Kenduri Lingkungan ini dihadiri ratusan warga Kendeng serta tokoh-tokoh agama sekitar.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

Wiranto Batalkan Wacana Pj Gubernur dari Polisi

  • PPATK: Politik Uang Rawan sejak Kampanye hingga Pengesahan Suara
  • Hampir 30 Ribu Warga Kabupaten Bandung Mengungsi Akibat Banjir
  • Persiapan Pemilu, Polisi Malaysia Dilarang Cuti 3 Bulan Ini

Pada 2018 Yayasan Pantau memberikan penghargaan ini kepada Pemimpin Redaksi Kantor Berita Radio (KBR) Citra Dyah Prastuti, untuk keberaniannya mengarahkan liputan tentang demokrasi dan toleransi.