Calon Panglima TNI Hadi Tjahjanto, dalam Tujuh Tahun Raih Empat Bintang

Hadi Tjahjanto merupakan perwira tinggi lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1986 dan Sekolah Penerbangan TNI Angkatan Udara 1987.

Senin, 04 Des 2017 11:21 WIB

KSAU Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kiri) mendampingi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dalam acara Maulud Nabi di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (30/11/2017). (Foto: ANTARA/Puspa Perwitasari)

KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo telah mengirim surat ke DPR yang isinya usulan nama calon Panglima TNI pengganti Gatot Nurmantyo.

Masa jabatan Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI akan berakhir Maret 2018. Sebagai gantinya, Presiden Jokowi mengusulkan nama Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto.

Surat usulan nama calon Panglima TNI telah disampaikan langsung Menteri Sekretaris Negara Pratikno ke DPR, untuk minta persetujuan DPR, Senin, 4 Desember 2017.

Wakil ketua DPR Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Fadli Zon mengatakan, Presiden Jokowi hanya mengusulkan satu nama untuk mengganti posisi Gatot yang akan pensiun pada Maret 2018 mendatang.

"Professor Pratikno yang menyampaikan surat dari Presiden tentang rencana pemberhentian dengan hormat Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Dan juga rencana pengangkatan atau pergantian kepada Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI yang baru," kata Fadli Zon di Komplek Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/12/2017).

Fadli berharap uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI akan selesai sebelum akhir masa persidangan sekarang yakni 13 Desember 2017. Ia menargetkan hasil uji kelayakan dan kepatutan Hadi Tjahjanto bisa diambil keputusan di rapat Paripurna.

"Nanti tentu akan kami koordinasikan dengan pimpinan Komisi I dan juga fraksi-fraksi di DPR," ujarnya.

Fadli Zon tidak mempermasalahkan pengganti Gatot yang berasal dari TNI Angkatan Udara. Ia mengatakan, penggantian Panglima TNI merupakan hak prerogratif Jokowi sebagai Presiden.

"Yang jelas ketentuan Undang-undang, yang menggantikan sebagai panglima harus pernah menjabat kepala staf, artinya bisa KSAD, KSAU, KSAL," kata Fadli.

Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, enggan memberikan penjelasan mengenai surat dari Presiden Jokowi yang disampaikan kepada DPR. 

"Pak Fadli saja," ujar Pratikno sebelum meninggalkan Komplek Parlemen RI.

Di 'bursa' calon Panglima TNI, saat ini Hadi Tjahjanto 'mengalahkan' dua jenderal bintang empat lain, yaitu Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Mulyono, serta Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Ade Supandi. Di banding dua calon lain, Hadi Tjahjanto memiliki masa pensiun lebih panjang.

Panglima TNI sebelumnya berasal dari TNI Angkatan Laut yaitu Laksamana Agus Suhartono, disusul dua panglima berlatar belakang TNI Angkatan Darat yaitu Jenderal Moeldoko dan Gatot Nurmantyo.

Baca juga:

Karir melesat

Hadi Tjahjanto merupakan perwira tinggi lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1986 dan Sekolah Penerbangan TNI Angkatan Udara 1987. 

Karirnya melesat cepat di TNI Angkatan Udara. Ia meraih pangkat Marsekal Pertama (bintang satu) hingga pangkat Marsekal (bintang empat) hanya dalam waktu tujuh tahun.

Pangkat Marsekal Pertama (bintang satu) ia raih ketika menjabat Komandan Pangkalan Udara (Danlanud) Adi Sumarmo Boyolali Jawa Tengah, pada 2010-2011. 

Ia juga pernah menjabat Direktur Operasi dan Latihan Badan SAR Nasional (Basarnas) pada 2011-2013. 

Dalam tiga tahun terakhir, ia mendapat promosi dua kali, dan mencapai bintang tiga lebih cepat dari  para seniornya. 

Pria kelahiran 8 November 1963 itu sebelumnya menjabat Sekretaris Militer Presiden (bintang dua dengan pangkat Marsekal Muda) 2015-2016. 

Selanjutnya, Hadi Tjahjanto mendapat promosi menjadi Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan (bintang tiga dengan pangkat Marsekal Madya).

Ia kemudian mendapat promosi ke bintang empat dengan pangkat Marsekal, ketika dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) di Istana Negara, pada 18 Januari 2017 lalu.

Yang menjadi catatan penting adalah, ketika Hadi Tjahjanto menjabat KSAU, di lingkungan TNI terdapat dugaan korupsi pembelian pesawat Agusta Westland (AW) 101. Dalam kasus itu Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI menetapkan tiga tersangka dari TNI Angkatan Udara. 

Dalam kasus tersebut, KSAU Hadi Tjahjanto menegaskan pembelian helikopter AW 101 sudah sesuai prosedur.

Baca juga:

Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

  • SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh
  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!

Bamus Tunda Penggantian Setnov

  • Hoaks 8 Penyakit Tak Ditanggung BPJS Resahkan Warga Bengkulu
  • Salah Sasaran, Puluhan Ribu Penerima PKH Dihapus
  • Koresponden Asia Calling di Pakistan Terima AGAHI Award

PLN menggenjot pemerataan pasokan listrik dari Indonesia bagian barat hingga Indonesia bagian timur