Wali Kota Bandung Minta Perusahaan Tak Paksa Karyawan Muslim Pakai Atribut Natal

"Kepada karyawannya yang muslim harus ditanya dulu, dianya ikhlas atau tidak? Jangan ada paksaan, terpaksa atau kagokan,"

Rabu, 14 Des 2016 17:18 WIB

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. (Foto: Antara)


KBR, Bandung- Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat menerbitkan surat edaran kepada seluruh perusahaan niaga agar karyawan muslim tidak diminta untuk memakai atribut Natal seperti topi Santa Claus.
Hal itu dilakukan agar tidak terjadi konflik antarumat beragama jelang menyambut perayaan umat nasrani.

Menurut Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, adanya surat edaran itu disebabkan  pengaduan warga dalam kurun waktu enam bulan terakhir di akun media sosial pribadinya.

"Ada aspirasi dari mereka-mereka yang merasa terpaksa. Sehingga dari saya jelas, silakan mengambil kebijakan rutin seperti itu. Tapi kepada karyawannya yang muslim harus ditanya dulu, dianya ikhlas atau tidak? Jangan ada paksaan, terpaksa atau kagokan karena ini ada unsur dengan keyakinan sama simbolisasi hari agama kan," ujar Ridwan Kamil di Bandung, Rabu (14/12).

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menjelaskan langkah yang ini diklaim tidak akan memicu konflik antarumat beragama. Alasannya kata Ridwan, jika tidak diterbitkan surat edaran tersebut bahkan bisa memicu tindakan intoleran dari kelompok penentang.

Sementara itu General Affair perusahaan ritel Yogya Group Bandung, Bambang Sucipto mengatakan tidak akan memaksakan kepada seluruh karyawannya yang bekerja di 20 gerai yang ada.

"Dari kita sendiri diberi kebebasan berdasarkan dengan surat edaran dari Pak Wali. Kita juga tidak mengharuskan atau apa, ini kan sifatnya seremonial ya," ujar Bambang Sucipto di Bandung, Rabu (14/12).

Bambang Sucipto menyatakan sudah mengetahui surat edaran yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bandung terkait pemakaian atribut Natal untuk karyawan itu melalui media sosial.

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

500 Kamisan, Korban Terus Tagih Janji Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu

  • Haris Azhar: Novel Cerita Ada Petinggi Polisi Terlibat Penyerangan
  • Terdakwa Penodaan Agama di Medan, Dituntut 2 Tahun 6 Bulan Penjara
  • Perppu Akses Informasi Keuangan Disahkan Menjadi Undang-undang

Indonesia mengalami masalah ketimpangan (inequality) dan tengah berupaya memeranginya. Simak perbincangannya hanya di Ruang Publik KBR, Rabu 26 Juli 2017 pukul 09.00-10.00 WIB.