Tolak Pabrik Semen, Ratusan Petani Kendeng Lanjutkan Aksi Jalan Kaki

"Sebagai lembaga milik negara harus patuh hukum. Layaknya kami tirakat, kami mewakili warga Indonesia,"

Selasa, 06 Des 2016 14:37 WIB

Ratusan petani aksi kendeng jalan kaki hendak temui Gubernur Ganjar Pranowo untuk mencabut izin pabrik semen. (Foto: Agus Pambudi)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Pati- Rombongan petani dari Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK)  melanjutkan perjalanan jalan kaki ke Semarang untuk menemui Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sebelumnya mereka   beristirahat beberapa saat di Pendopo Kabupaten Pati. 

Massa JMPPK melakukan aksi jalan kaki tersebut, dari Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang. Massa dari JMPPK Pati kemudian  turut bergabung saat massa JMPPK Rembang melintas di Alun-alun Simpang Lima Pati.

Koordinator JMPPK Rembang, Joko Prianto mengungkapkan, long march sebagai aksi tirakat (keprihatinan) itu, untuk memberi dorongan moril kepada Gubernur Jawa Tengah, untuk mengeksekusi putusan MA yang membatalkan SK Gubernur Jawa Tengah 2012 tentang izin penambangan PT Semen Gresik  di Rembang.

“Ingin meminta Gubernur agar mencabut dan memberi dukungan kepada Gubernur agar kuat,”  kata Joko Prianto.

Koordinator aksi long march, yang juga Koordinator JMPPK Pati, Gunretno mengatakan, keterlibatan ratusan warga kendeng dengan tirakat long march itu, karena prihatin dengan belum adanya upaya eksekusi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas putusan MA yang dijatuhkan pada 5 Oktober 2016 lalu.

“Yang sudah diputus oleh MA dan putusannya jelas ada, kok pabrik semen (BUMN) seharusnya memberi contoh. Sebagai lembaga milik negara harus patuh hukum. Layaknya kami tirakat, kami mewakili warga Indonesia, agar tahu bagaimana kedepan Indonesia harus bermartabat dengan cara-cara yang baik,” tutur Gunretno, Selasa (06/12).

Sebelumnya melalui keputusan Peninjauan Kembali tertanggal 5 Oktober 2016, Mahkamah Agung mewajibkan kepada tergugat Gubernur Jawa Tengah untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 660.1/17 Tahun 2012, tanggal 7 Juni 2012, tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk, di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah.

Editor: Rony Sitanggang 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.