TNI AU Beli Helikopter AW-101, Panglima TNI Siap Beri Sanksi

"Saya sedang mengirimkan tim investigasi mengapa itu bisa terjadi."

Rabu, 28 Des 2016 18:27 WIB

Helikopter AW 101 (Foto: setkab.go.id)


KBR, Jakarta- TNI menginvestigasi internal terkait pembelian helikopter AW-101 oleh unit Angkatan Udara. Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengatakan, akan memberikan sanksi kepada anak buahnya yang membeli helikopter tersebut. Sebab, presiden sudah memerintahkan membatalkan pembelian itu sejak 2015 lalu.

"Yang jelas saya sudah membuat surat untuk pembatalan kontrak. Saya sedang mengirimkan tim investigasi mengapa itu bisa terjadi. Tergantung hasil tim investigasi nanti," ujar Gatot di Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Rabu (28/12).

Presiden Jokowi sudah meminta membatalkan pembelian helikopter khusus Presiden buatan perusahaan di Roma, Agusta Westland. Alasannya, harga yang dipatok di angka 55 juta dollar AS atau Rp 761 miliar itu dinilai terlalu mahal.

Namun akhir Juli 2016, TNI AU kembali mengajukan pembelian satu buah  helikopter AW101 kepada Kementerian Pertahanan. Pengajuan itu ditolak oleh Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) karena dianggap melanggar undang-undang.

Editor: Dimas Rizky 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi

  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum
  • SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan
  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah

Demi Kesetaraan, Kemenhub Berkeras Batasi Tarif Taksi Online

  • Kasus Hakim Praperadilan Setnov Segera Masuk Sidang Panel KY
  • Kasus Pribumi, Polri Masih Kaji Laporan terhadap Anies Baswedan
  • Pernikahan Usia Anak di NTB Masih Tinggi