TNI AU Beli Helikopter AW-101, Panglima TNI Siap Beri Sanksi

"Saya sedang mengirimkan tim investigasi mengapa itu bisa terjadi."

Rabu, 28 Des 2016 18:27 WIB

Helikopter AW 101 (Foto: setkab.go.id)


KBR, Jakarta- TNI menginvestigasi internal terkait pembelian helikopter AW-101 oleh unit Angkatan Udara. Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengatakan, akan memberikan sanksi kepada anak buahnya yang membeli helikopter tersebut. Sebab, presiden sudah memerintahkan membatalkan pembelian itu sejak 2015 lalu.

"Yang jelas saya sudah membuat surat untuk pembatalan kontrak. Saya sedang mengirimkan tim investigasi mengapa itu bisa terjadi. Tergantung hasil tim investigasi nanti," ujar Gatot di Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Rabu (28/12).

Presiden Jokowi sudah meminta membatalkan pembelian helikopter khusus Presiden buatan perusahaan di Roma, Agusta Westland. Alasannya, harga yang dipatok di angka 55 juta dollar AS atau Rp 761 miliar itu dinilai terlalu mahal.

Namun akhir Juli 2016, TNI AU kembali mengajukan pembelian satu buah  helikopter AW101 kepada Kementerian Pertahanan. Pengajuan itu ditolak oleh Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) karena dianggap melanggar undang-undang.

Editor: Dimas Rizky 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

Didesak Mundur, Mahfud MD Sarankan Arief Hidayat Buka Telinga

  • Antisipasi Lonjakan Penumpang, ASDP Ketapang Siapkan 32 Kapal
  • Mulai Senin Jalur Gunung Mas-Ciloto Dibuka
  • Kabupaten Rejang Lebong Kekurangan Vaksin Jembrana

Tidak lama lagi kita akan merayakan pesta rakyat yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang jatuh pada tahun 2019.