Suap PN Pusat, KPK Periksa Nurhadi

Nurhadi diperiksa sebagai saksi, Eddy Sindoro.

Jumat, 30 Des 2016 11:03 WIB

Bekas Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi. Foto: Antara


KBR, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa bekas Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurrachman dalam suap Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Nurhadi akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Petinggi Lippo Group sekaligus Chairman PT Paramount Enterprise International, Eddy Sindoro.

Hingga pukul 10.30 WIB pagi ini, Nurhadi belum terlihat hadir di Gedung KPK. Ini adalah pemeriksaan kesekian kalinya terhadap Nurhadi. Selain Nurhadi, KPK juga memeriksa seorang pembantu rumah tangga, Sahiri alias Zahir.

Belakangan ini, KPK tengah memeriksa sejumlah saksi dari sejumlah perusahaan yang berafiliasi dengan Lippo Group. Di antaranya, Presiden Direktur PT Paramount Enterprise International, Ervan Adi Nugroho, Presiden Komisioner PT Multi Prima Sejahtera sekaligus bekas Presiden Direktor PT Lippo Enterprise Tbk, Rudy Nanggulangi. Juga terdapat staf keamanan Rumah Sakit MRCC Siloam Semanggi, Charli Hutagol hingga Ricky Herianto seorang Office Boy di Lippo Karawaci Tangerang.

Dalam persidangan, Nurhadi mengakui mendapat fasilitas pengobatan dari RS MRCC Siloam bersama istrinya. Namun ia mengaku tak pernah menggunakan fasilitas tersebut.

Sebelumnya, KPK mengajukan banding atas putusan hakim terhadap Panitera PN Jakpus, Edy Nasution. Edy Naustion dihukum 5,5 tahun penjara lantaran terbukti menerima suap terkait pengurusan perkara anak usaha Lippo Group. Selain vonis yang lebih rendah dari tuntutan 8 tahun, terdapat sejumlah dakwaan jaksa KPK yang dianggap tak terbukti. Di antaranya mengenai suap Rp 1,5 miliar terkait eksekusi sengketa lahan anak usaha PT Paramount. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob

  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas
  • MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

pernah melihat atau bahkan mengalami sendiri perlakuan diskriminatif / ujaran kebencian di ruang pendidikan, tempat kerja, lembaga pemerintahan, dan ruang publik lainnya tapi tidak tahu lapor kemana?