Suap Bakamla, Puspom Tetapkan Laksamana Pertama TNI Tersangka

Direktur Data dan Informasi Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI, Laksamana Pertama berinisial BU diduga terlibat suap proyek pengadaan satelit di Bakamla

Jumat, 30 Des 2016 15:11 WIB

Komandan Puspom TNI, Dodik Wijanarko (kiri) dan Kapuspen TNI, Wuryanto memberikan keterangan di Mabes TNI, Cilangkap. Foto: Gilang Ramadhan


KBR, Jakarta - Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom TNI) menetapkan Direktur Data dan Informasi Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI, Laksamana Pertama berinisial BU sebagai tersangka Korupsi. Komandan Puspom TNI, Dodik Wijanarko mengatakan, BU diduga terlibat suap proyek pengadaan satelit di Bakamla. Kasus suap tersebut saat ini ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Dari hasil penyelidikan yang sudah kami laksanakan, kajian maka penyelidikan akan kami tingkatkan menjadi penyidikan. Kami memanggil Laksamana TNI BU sebagai tersangka," kata Dodik di Mabes TNI, Jakarta Timur, Jumat (30/12/16).

Baca: KPK Pertimbangkan Bentuk Tim Penyidik Koneksitas dengan TNI

Penyidikan kasus dugaan korupsi ini merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan KPK terhadap Deputi Bidang Informasi Hukum dan Kerjasama Bakamla, Eko Susilo Hadi. Selama proses hukum ini, menurut Dodik, Puspom TNI terus berkoordinasi dengan KPK. "Kami laksanakan penyelidikan secara mendalam dan teliti. Kami periksa saksi-saksi dan geledah kediaman Lakamana BU," jelasnya.

Baca:

Sementara itu, Kapuspen TNI, Wuryanto menambahkan, Pengadilan Militer akan dilaksanakan secara adil dan transparan. Ia memastikan tidak akan ada intervensi dari pihak manapun. TNI meminta masyarakat mengawal kasus ini hingga selesai. "Silahkan masyarakat saksikan persidangan. Jangan khawatir, kami laksanakan penegakan hukum sebaik-baiknya," tutupnya. (dmr)

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

PPATK Telusuri Rekening First Travel

  • Buruh PT Nyonya Meneer Ajukan Tagihan Rp98 Miliar
  • Pesawat Pengangkut Haji Arab Saudi Belum Boleh Mendarat di Qatar

Impor barang dari luar negeri selalu diawasi dan memiliki ketentuan, jangan sampai Anda menjadi orang yang tidak tahu ketentuan yang dimiliki Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta