Reaksi Warga Rembang Pasca Diberitahu Ada Izin Baru Pabrik Semen

"Kami ingin tahu dulu bukti dari pencabutan izin (lama) dan izin (baru) yang dikeluarkan, nanti setelah itu kami kaji. Kami harus berembuk dengan Warga Kendeng," kata Gunretno.

Jumat, 09 Des 2016 19:07 WIB

Warga Rembang yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) duduk di depan kantor Gubernur Jawa Tengah, di Semarang, Jumat (9/12/2016). Mereka mendesak Gubernur Jawa Tenga


KBR, Semarang - Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) mempertanyakan keluarnya izin baru untuk kegiatan penambangan pabrik semen PT Semen Indonesia di Rembang, Jawa Tengah.

Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah mengenai izin lingkungan kegiatan penambangan PT Semen Indonesia itu dikeluarkan hari ini, Jumat (9/12/2016) melalui SK Nomor 660.1/30. Keluarnya izin baru itu bersamaan dengan kedatangan ratusan warga yang tinggal di kawasan Pegunungan Kendeng, di Kabupaten Rembang, Pati, Blora dan Kudus yang tergabung dalam JMPPK.

Baca juga:


Gunretno mengatakan pergantian nama PT Semen Gresik menjadi PT Semen Indonesia tidak serta merta dapat mengubah isi putusan Peninjauan Kembali (PK) dari Mahkamah Agung. Putusan PK Mahkamah Agung yang keluar 5 Oktober lalu memerintahkan membatalkan SK izin lingkungan PT Semen Gresik yang dikeluarkan Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo pada 2012 lalu.

Gunretno mengatakan dalam amar putusan PK tersebut sudah disebutkan dengan jelas obyek gugatan adalah PT Semen Gresik dengan nama lain PT Semen Indonesia. Selain itu SK izin lingkungan baru tersebut juga diterbitkan tanpa sepengetahuan dan sosialisasi kepada warga Kendeng.

"Dalam proses KLHS, izin-izin harus dihentikan. Berarti izin dihentikan, ya jangan melakukan kegiatan. Tapi kok malah mengeluarkan izin baru. Dan ini SK KLHS sudah keluar, ini yang menjadi kami kaget. Ini kalau warga tidak datang ya mungkin tertutup (informasi izin barunya). Kami kaget waktu tadi disampaikan ada izin baru," kata Gunretno usai melakukan audiensi dengan perwakilan pemerintah daerah di kantor Gubernur Jawa Tengah di Semarang, Jumat (9/12/2016).

Baca juga:


Gunretno mengatakan meski ada SK izin lingkungan baru, warga akan terus melakukan berbagai upaya baik upaya hukum maupun negosiasi hingga tuntutan menolak pendirian pabrik semen dikabulkan.

"Kami ingin tahu dulu bukti dari pencabutan izin (lama) dan izin (baru) yang dikeluarkan, nanti setelah itu kami kaji. Kami harus berembuk dengan Warga Kendeng," kata Gunretno.

"Di sini yang digugat itu memang Semen Gresik, bukan Semen Indonesia. Tapi di dalam putusan (PK MA) disebut juga Semen Gresik yang kemudian menjadi Semen Indonesia. Jadi putusan ini sudah diketahui bahwa yang disengketakan adalah Semen Gresik yang mencari izin yang sudah berganti jadi Semen Indonesia," kata Gunretno.

Hari ini, Jumat (9/12) ratusan warga Pegunungan Kendeng Utara mendatangi kantor Gubernur Jawa Tengah. Sekitar 300 warga itu berangkat dari Rembang dengan jalan kaki (long march) sejauh 150 kilometer menuju Semarang.

Warga melakukan aksi untuk menuntut keadilan dengan mendorong dan mendesak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo segera melaksanakan putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung untuk mencabut ijin pendirian pabrik PT Semen Indonesia di Rembang. Dengan putusan MA itu, warga mendesak penghentian total aktivitas di pabrik semen.

Baca juga:


Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah menyatakan dengan keluarnya izin baru tersebut maka PT Semen Indonesia tetap bisa beroperasi, mulai 1 Januari 2017.

PT Semen Indonesia berniat menambang kapur di Pegunungan Kapur Utara atau juga dikenal dengan Pegunungan Kedeng Utara untuk bahan pembuatan semen.

Penjelasan Gubernur Jawa Tengah

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada Selasa (6/12/2016) ketika dihubungi KBR menjelaskan panjang lebar mengenai tanggapannya atas putusan PK Mahkamah Agung. Namun, Ganjar menolak wawancaranya diudarakan sepotong-sepotong. Ia menginginkan penjelasannya sekitar 20 menit diudarakan secara utuh atau tidak sama sekali. 


Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

Kuasa Hukum: Ada Gangguan di Otak Setnov

  • Beredar Surat Dari Novanto Soal Jabatannya, Fahri Hamzah: Itu Benar
  • Gunung Agung Meletus, Warga Kembali Mengungsi
  • Kasus PT IBU, Kemendag Bantah Aturan HET Beras Jadi Biang Penggerebekan