Pemprov Jakarta Diberi Tenggat 2 Bulan Rampungkan KLHS Reklamasi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diberi tenggat waktu dua bulan untuk merampungkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terkait proyek reklamasi di Teluk Jakarta.

Sabtu, 03 Des 2016 20:44 WIB

Proyek reklamasi di Teluk Jakarta. (Foto: Antara)


KBR, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diberi tenggat waktu dua bulan untuk merampungkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terkait proyek reklamasi di Teluk Jakarta.

Dirjen Planologi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) San Afri Awang mengatakan, tenggat tersebut ditetapkan sejak Bappenas menyerahkan dokumen  Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota (NCICD) sekitar awal bulan lalu. Dokumen ini menjadi acuan pembuatan KLHS. Kata dia, perpanjangan waktu bisa diberikan apabila tenggat waktu terlampaui.

Kendati demikian, seharusnya tugas ini mampu diselesaikan dengan cepat lantaran sudah ada pendampingan intensif dari KLHK.

"KLHS itu kan yang buat pemda, kalau kami kan kaitannya itu dengan SK perpanjangan kami yang dua bulan itu, setelah mengacu NCICD, lalu diteruskan dengan KLHS-nya pemda. Sebenarnya sudah bisa diacu, wong faktor-faktornya sudah ada. Harus percepatan," kata San Afri Awang kepada KBR, Sabtu (3/12/2016).

Baca: Pemerintah Belanda Ajak Nelayan Dialog soal Reklamasi Jakarta

"Kalau kasih waktu 2 bulan itu, sejak keluarnya NCICD itu.(Kalau lewat tenggat?) Ya kita lihat ya, urgensinya, kalau itu sudah dikerjakan lagi tengah jalan, ya harus kita perpanjang tho," imbuhnya.

Dirjen Planologi KLHK San Afri Awang memastikan sepanjang KLHS dan revisi dokumen lingkungan oleh pengembang telah sesuai dengan arahan Bappenas, maka proyek reklamasi bisa dilanjutkan.

"Dalam peraturan perundangannya kami kasih sanksi administrasi, lalu kita tentukan apa-apa yang mereka perlu penuhi syarat, itulah butir-butir itu ada 10-11 butir, kalau itu sudah mereka penuhi, terus apa lagi, perintah UU-nya begitu," tuturnya. (ika)

Baca:

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

500 Kamisan, Korban Terus Tagih Janji Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu

  • Haris Azhar: Novel Cerita Ada Petinggi Polisi Terlibat Penyerangan
  • Terdakwa Penodaan Agama di Medan, Dituntut 2 Tahun 6 Bulan Penjara
  • Perppu Akses Informasi Keuangan Disahkan Menjadi Undang-undang

Indonesia mengalami masalah ketimpangan (inequality) dan tengah berupaya memeranginya. Simak perbincangannya hanya di Ruang Publik KBR, Rabu 26 Juli 2017 pukul 09.00-10.00 WIB.