Pemprov Jakarta Diberi Tenggat 2 Bulan Rampungkan KLHS Reklamasi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diberi tenggat waktu dua bulan untuk merampungkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terkait proyek reklamasi di Teluk Jakarta.

Sabtu, 03 Des 2016 20:44 WIB

Proyek reklamasi di Teluk Jakarta. (Foto: Antara)


KBR, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diberi tenggat waktu dua bulan untuk merampungkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terkait proyek reklamasi di Teluk Jakarta.

Dirjen Planologi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) San Afri Awang mengatakan, tenggat tersebut ditetapkan sejak Bappenas menyerahkan dokumen  Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota (NCICD) sekitar awal bulan lalu. Dokumen ini menjadi acuan pembuatan KLHS. Kata dia, perpanjangan waktu bisa diberikan apabila tenggat waktu terlampaui.

Kendati demikian, seharusnya tugas ini mampu diselesaikan dengan cepat lantaran sudah ada pendampingan intensif dari KLHK.

"KLHS itu kan yang buat pemda, kalau kami kan kaitannya itu dengan SK perpanjangan kami yang dua bulan itu, setelah mengacu NCICD, lalu diteruskan dengan KLHS-nya pemda. Sebenarnya sudah bisa diacu, wong faktor-faktornya sudah ada. Harus percepatan," kata San Afri Awang kepada KBR, Sabtu (3/12/2016).

Baca: Pemerintah Belanda Ajak Nelayan Dialog soal Reklamasi Jakarta

"Kalau kasih waktu 2 bulan itu, sejak keluarnya NCICD itu.(Kalau lewat tenggat?) Ya kita lihat ya, urgensinya, kalau itu sudah dikerjakan lagi tengah jalan, ya harus kita perpanjang tho," imbuhnya.

Dirjen Planologi KLHK San Afri Awang memastikan sepanjang KLHS dan revisi dokumen lingkungan oleh pengembang telah sesuai dengan arahan Bappenas, maka proyek reklamasi bisa dilanjutkan.

"Dalam peraturan perundangannya kami kasih sanksi administrasi, lalu kita tentukan apa-apa yang mereka perlu penuhi syarat, itulah butir-butir itu ada 10-11 butir, kalau itu sudah mereka penuhi, terus apa lagi, perintah UU-nya begitu," tuturnya. (ika)

Baca:

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Permintaan atas produk laut Indonesia untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor sangat besar tapi sayangnya belum dapat dipenuhi seluruhnya. Platform GROWPAL diharapkan dapat memberi jalan keluar.