OTT Pejabat Bakamla, Wiranto: Saya Bersyukur

"Bukan suatu cela atau suatu hal yang kita anggap hal yang mustahil. Tidak, tapi justru kita ingin bersihkan aparat keamanan dari unsur-unsur pungli."

Kamis, 15 Des 2016 14:37 WIB

Mobil sitaan operasi tangkap tangan pejabat Bakamla. (Foto: KBR/Randyka W.)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


KBR, Jakarta- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengaku bersyukur dengan penangkapan pejabat Badan Keamanan Laut (Bakamla). Kata dia, hal itu membuktikan keseriusan upaya pemerintah memberantas korupsi dan pungutan liar, salah satunya di internal aparat.

Menurut dia, operasi tangkap tangan di tubuh aparat justru akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

"Saya justru bersyukur bahwa di tubuh Bakamla, di Kepolisian ya kita bisa OTT, Tangkap tangan. Itu bukan suatu cela atau suatu hal yang kita anggap hal yang mustahil. Tidak, tapi justru kita ingin bersihkan aparat keamanan dari unsur-unsur pungli. Karena bagaimana mungkin ya kalau itu masih berlaku maka kepercayaan publik kan menjadi merosot. Tapi dengan adanya kita juga tidak pandang bulu menangkap bahkan OTT para petindak pungli itu di tubuh aparat keamanan," kata Wiranto di Kemenkopolhukam, Kamis (15/12/2016).

Sementara itu Badan Keamanan Laut (Bakamla) menyerahkan sepenuhnya kasus dugaan suap Deputi Informasi, Hukum dan Kerja Sama Bakamla, Eko Susilo Hadi kepada KPK.  Juru Bicara Bakamla, Mardiono mengatakan, Bakamla belum memutuskan apakah akan melakukan penyelidikan internal atau tidak dalam dugaan proyek Sistem Pengawasan Laut dengan anggaran Rp400 miliar.

"Sejauh ini belum ada. Makanya kita tunggu kewenangan KPK. Dari KPK kan nanti berkembang, pertanyaannya seperti apa. Jadi kita tunggu keputusan KPK, kita ikuti saja," ujarnya kepada KBR, Kamis (15/12/2016).

Mardiono menambahkan, status Bekas Plt Sekretaris utama (sestama), yang juga menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam proyek tersebut, saat ini sudah nonaktif. Bakamla pun belum memutuskan apakah akan memberikan pendampingan hukum atau tidak.

"Sejauh ini tidak ada pendampingan hukum. (sampai saat ini statusnya?) Belum ada pemecatan, masih nonaktif," katanya.

Bakamla juga semakin memperketat pengawasan terkait proyek-proyek di institusinya.

"Ya jelas kita perketat. Peraturannya sebenarnya sudah ada, tapi ya namanya oknum ya. Dengan adanya tindakan KPK ya kita terima kasih, di tubuh Bakamla jadi bersih," ungkapnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap empat orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar pada Rabu (14/12). Mereka adalah Deputi Informasi, Hukum dan Kerja Sama Badan Keamanan Laut, Eko Susilo Hadi dan tiga orang dari kalangan swasta.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, telah terjadi penerimaan sejumlah uang pada penyelenggara negara. Meski begitu, Febri tak merinci berapa jumlah uang yang diberikan. Kata dia, saat ini uang yang disita sedang dihitung oleh penyidik. 

Kemarin malam, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap pejabat Bakamla Eko Susilo Hadi dan tiga orang dari pihak swasta. Eko diduga menerima suap terkait proyek sistem pengawasan laut senilai Rp 400 miliar.

Eko Susilo Hadi pernah menjabat sebagai Pelaksana tugas Sekretaris Utama (Plt Sestama) Bakamla serta menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam proyek tersebut. Eko adalah jaksa yang ditugaskan di Bakamla.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

Penggantian Ketua DPR Dinilai Tak Perlu Tergesa-gesa

  • PKB: Keputusan Golkar Terkait Posisi Setnov Menyandera DPR
  • Mendagri: Usulan Tim Gubernur Anies Melebihi Kapasitas yang Diatur Undang-undang
  • Golkar Resmi Dukung Khofifah-Emil di Pilkada Jatim