OTT Pejabat Bakamla, KPK Sita Dolar Setara 2 Miliar Rupiah

"Uang tersebut diduga pemberian kepada pejabat Bakamla terkait dengan pengadaan alat monitoring satelit di Bakamla RI tahun 2016"

Kamis, 15 Des 2016 15:16 WIB

Mobil sitaan dari operasi tangkap tangan pejabat Bakamla. (Foto: KBR/Randyka W.)


KBR, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat tersangka usai Operasi Tangkap Tangan pejabat Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang digelar kemarin (14/12). Mereka adalah Deputi Informasi, Hukum dan Kerjasama Bakamla, Eko Susilo Hadi (ESH) sebagai penerima serta tiga orang dari PT Melati Technofo Indonesia (MTI) sebagai pemberi. Tiga orang itu adalah Muhammad Adami Okta (MAO), Fahmi Darmawansyah (FD) dan Hardy Stefanus (HST).

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, suap tersebut terkait proyek pengadaan alat monitor satelit di Bakamla dengan sumber dana dari APBN Perubahan 2016.

"Uang tersebut diduga pemberian kepada pejabat Bakamla terkait dengan pengadaan alat monitoring satelit di Bakamla RI tahun 2016 dengan sumber pendanaan APBN-P tahun 2016. Setelah melakukan pemeriksaan 1x24 jam pasca penangkapan dan gelar pekara KPK meningkatkan status perkara ke penyidikan. Sejalan dengan penetapan empat orang sebagai tersangka mereka adalah HST, MAO, FD Direktur PT MTI dan ESH," kata Agus Rahardjo di Gedung KPK Jakarta, Kamis (15/12/2016).

Dalam OTT tersebut, KPK menyita uang senilai Rp2 miliar rupiah yang terdiri dari pecahan dollar Amerika dan dollar Singapura. Selain itu, penyidik juga menyita sejumlah kendaraan bermotor. Salah satunya, Toyota Fortuner berwarna hitam.

Di tempat terpisah, KPK juga menangkap satu orang berinisial DSR dari PT Melati Technofo Indonesia (MTI). DSR ditangkap di kantornya PT MTI di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Hingga saat ini, DSR masih berstatus sebagai saksi dalam kasus tersebut.

KPK menduga total commitment fee yang bakal diterima Eko mencapai 7,5 persen dari total nilai proyek atau sekira Rp 15 miliar. Nilai proyek pengawasan laut tersebut mencapai  Rp 400 miliar, namun saat ini yang terealisasi hanya Rp200 miliar. Eko juga menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam proyek tersebut.

Editor: Rony Sitanggang
 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

  • SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh
  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!

Penunjkan Aziz untuk Gantikan Novanto Menuai Kritik

  • Kemensos Dirikan 15 E-Warung untuk Layani Kebutuhan Penerima PKH Cilacap
  • Duterte Minta Perpanjang Masa Darurat Militer di Selatan Filipina
  • Pep Guardiola Tegaskan City Belum Juara

PLN menggenjot pemerataan pasokan listrik dari Indonesia bagian barat hingga Indonesia bagian timur