Aparat berjaga di lahan konflik Telukjambe Barat Karawang. (Foto: KBR/Yudi R.)


KBR, Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memastikan lahan 791 hektar yang diklaim menjadi milik PT Pertiwi Lestari di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat masuk kawasan hutan negara.

Dirjen Planologi KLHK San Afri Awang mengatakan, seharusnya di kawasan tersebut tidak boleh ada penerbitan sertifikat sebelum ada pelepasan kawasan. Lahan yang meliputi tiga desa di Teluk Jambe Barat itu sebelumnya menjadi sengketa antara perusahaan dengan warga. Konflik lahan itu berujung bentrok dan mengakibatkan ratusan warga mengungsi ke luar Karawang lantaran ketakutan.

San Afri memastikan, akan segera turun tangan menyelesaikan permasalahan tersebut.

"Itu hutan negara, nggak boleh, nanti saya selesaikan itu, saya lagi ngumpulkan juga ini, ini akan saya selesaikan, nggak boleh saya diamkan. Lha wong tanah negara gitu kok, itu sudah keluar sertifikat, ada 11 itu katanya, kalau dari 11 itu, 1 aja harus saya tanya, kenapa bisa begitu," kata San Afri Awang ketika dihubungi KBR, Sabtu (12/3/2016).

Baca: STN Sebut KLHK Minta Sertifikat Perusahaan Dicabut

San Afri Awang menambahkan, apabila benar terbukti ada pelanggaran, maka lahan tersebut harus dikembalikan. Pasalnya, peraturan Badan Pertanahan Nasional (BPN) melarang penerbitan sertifikat di lahan negara.

"Peraturan BPN sendiri sebenarnya, tidak boleh mengeluarkan Hak Guna Usaha atau sertifikat sebelum adanya pelepasan kawasan. Jadi nggak usah pakai peraturan kami (KLHK) nih ya, pakai peraturan BPN sendiri aja, itu sudah kena sendiri mereka (BPN), kalau ada sertifikat mereka sendiri yang salah, dan itu harus kembalikan," jelasnya.

Dirjen Planologi KLHK San Afri Awang berjanji segera mengkaji permasalahan ini mulai Senin (5/12/2016) pekan depan. Nantinya, pihak-pihak terkait akan dipanggil untuk dimintai keterangan.

"Mulai Senin besok akan saya pelajari lebih detail, nanti segera saya akan rapatkan, saya panggil mereka, kasusnya seperti apa," ujar dia.

Baca: Trauma Anak-anak Teluk Jambe

Sebelumnya, Serikat Tani Nasional (STN) menyebut KLHK menerbitkan surat yang isinya meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN mencabut 11 sertifikat ilegal di kawasan Teluk Jambe, Karawang. Salah satu sertifikat tersebut milik PT Pertiwi Lestari.

Ketika dikonfirmasi terkait surat ini, San Afri mengaku belum tahu. Ia memperkirakan surat dikeluarkan oleh Dirjen Penegakan Hukum lantaran divisi tersebut yang selama ini menangani masalah sengketa lahan Teluk Jambe. (ika)

Baca:

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!