Kapolri Tegur Keras Kapolres: Cabut Surat Edaran yang Berdasar Fatwa MUI!

"Saya tegur keras mereka karena tidak boleh mengeluarkan surat edaran yang mereferensikan kepada fatwa MUI," kata Kapolri.

Senin, 19 Des 2016 13:52 WIB

Kapolri Tito Karnavian. (Foto: ANTARA)


KBR, Jakarta - Kapolri Tito Karnavian menegur Kepolisian Resort Kota Bekasi Jawa Barat dan Kepolisian Resort Kulonprogo, Yogyakarta.

Teguran itu dikeluarkan terkait surat edaran yang dikeluarkan dua Polres itu terkait larangan penggunaan atribut Natal.

Kapolri Tito Karnavian mengatakan fatwa MUI tidak bisa dijadikan dasar hukum untuk mengeluarkan surat edaran kepolisian. Tito mengatakan telah memerintahkan agar surat edaran tersebut dicabut.

"Saya sudah tegur keras Polres Metro Bekasi Kota dan Polres Kulonprogo Yogyakarta. Saya tegur keras mereka karena tidak boleh mengeluarkan surat edaran yang mereferensikan kepada fatwa MUI. Sekali lagi fatwa MUI bukan merupakan rujukan hukum positif, dalam sistem hukum kita. Itu sifatnya hanya untuk koordinasi, bukan menjadi rujukan kita menegakan,"tegas Tito, Senin(19/12).

Baca juga:


Tito mengatakan fatwa MUI bisa menjadi dasar untuk koordinasi antarinternal kepolisian. Namun, jika sampai dijadikan dasar pembuatan perintah resmi, Tito menegaskan itu tidak sesuai dengan tata perundang-undangan. Kapolri Tito Karnavian kembali mengingatkan fatwa MUI tidak termasuk hukum positif di Indonesia.

Sebelumnya, kedua Polres tersebut mengeluarkan surat edaran yang berdasarkan fatwa MUI tentang penggunaan atribut Natal. Surat edaran Polres itu ditujukan kepada pemimpin perusahaan agar tidak memaksa karyawannya menggunakan atribut Natal.

Dua Polres itu mengeluarkan surat edaran itu dengan merujuk pada fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 56 tahun 2016 yang dikeluarkan 14 Desember 2016 lalu.

Tito menyesalkan fatwa yang dikeluarkan MUI. Menurutnya pengeluaran fatwa itu berpotensi mengganggu kerukunan. Tito mengatakan fatwa MUI itu akhirnya dijadikan dasar banyak ormas untuk melakukan kekerasan dan penekanan.

Ke depannya, kata dia, kepolisian akan berkoordinasi dengan MUI soal pengeluaran fatwa.

"Sekali lagi saya akan koordinasi dengan MUI supaya dalam mengeluarkan fatwa, tolong dipertimbangkan masalah toleransi, kebhinekaan Indonesia itu," tegas Tito.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.