Jokowi: Baru 40 Persen Tanah di Indonesia Bersertifikat

Ia menargetkan tahun depan pemerintah bisa menyelesaikan lima juta bidang tanah bersertifikat, kemudian pada 2018 sebanyak tujuh juta sertifikat tanah.

Senin, 05 Des 2016 14:19 WIB

Ilustrasi. (Foto: lapor.go.id)

KBR, Balikpapan – Pemerintah menyebut sampai saat ini masih ada 120 juta bidang tanah yang belum bersertifikat. Jumlah itu mencapai 60 persen.

Presiden Jokowi mengatakan selama 71 tahun Indonesia merdeka, baru 46 juta tanah di Indonesia yang memiliki sertifikat atau 40 persen.

Jokowi meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang menyelesaikan secepatnya pemberian sertifikat tanah warga. Ia menargetkan tahun depan pemerintah bisa menyelesaikan lima juta bidang tanah bersertifikat, kemudian pada 2018 sebanyak tujuh juta sertifikat tanah dan pada 2019 sebanyak sembilan juta sertifikat tanah.

Jokowi mengatakan sebelumnya negara hanya mampu mengurus sebanyak 500 ribu sertifikat tanah setiap tahun.

"Ini yang berkaitan dengan sertifikat. Jadi di seluruh Indonesia, ini ada 120 juta bidang tanah yang harus disertifikatkan. Kita 71 tahun merdeka, yang diselesaikan itu baru 46 juta bidang tanah. Masih 60 persen lebih yang belum selesai di seluruh Indonesia," kata Presiden, Senin (5/12/2016).

Presiden telah menginstruksikan agar Kementerian Agraria dan Tata Ruang mengatasi kekurangan tenaga juru ukur tanah dengan langsung merekrut melalui uji kompetensi dan tidak harus melalui rekrutmen pegawai negeri sipil (PNS).

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga mengingatkan agar tidak ada lagi pungutan liar ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam setiap pengurusan sertifikat tanah, karena akan ada sanksi tegas bagi pelaku pemerasan atau peminta pungli.

Sertifikat di Kaltim dan Kaltara

Dalam kunjungannya ke Balipapan, Presiden Joko Widodo juga menyerahkan 2,200 sertifikat tanah bagi masyarakat Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan, di Kaltim dan Kaltara hingga kini baru sekitar 40 persen tanah yang bersertifikkat di luar kawasan hutan. Hal itu disebabkan masih banyak tanah masyarakat yang masuk kawasan hutan.

Sofyan Djalil mengatakan persoalan itu bukan hanya terjadi di Kaltim dan Kaltara saja, tapi juga di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat maupun Riau.

"Hari ini jumlah sertifikat yang dibagikan sekitar 2.200 sertifikat. Masyarakat yang bisa hadir pada saat ini ada 1.200 orang. Sisanya karena masalah logistik dan masalah jauhnya perjalanan, sehingga ada daerah yang hanya mengirim wakil satu orang," kata Sofyan Djalil, di Balikpapan, Senin (5/12/2016).

Menteri Agraria Sofyan Djalil menambahkan tahun depan masyarakat Kaltim dan Kaltara yang akan mendapatkan sertifikat tanah mencapai 4.400 orang.

Tahun ini Kementerian Agraria merekrut 2.500 hingga 3000 tenaga juru ukur bersertifikat untuk membantu percepatan program itu. Ditargetkan pada 2025 mendatang seluruh tanah di Indonesia telah bersertifikat.

Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

  • SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh
  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!

Penunjkan Aziz untuk Gantikan Novanto Menuai Kritik

  • Kemensos Dirikan 15 E-Warung untuk Layani Kebutuhan Penerima PKH Cilacap
  • Duterte Minta Perpanjang Masa Darurat Militer di Selatan Filipina
  • Pep Guardiola Tegaskan City Belum Juara

PLN menggenjot pemerataan pasokan listrik dari Indonesia bagian barat hingga Indonesia bagian timur