Gubernur Ganjar Keluarkan Izin Baru Pabrik Semen, ICEL: Gegabah

"Kalau melihat caranya seperti ini sih. Saya sih menyayangkan. Gubernur mestinya memikirkan ini lebih dalam. Tidak segegabah sekarang,"

Jumat, 09 Des 2016 16:30 WIB

Ilustrasi: Aksi longmarch petani Kendeng dari Rembang ke Semarang menolak pabrik semen. (Foto: KBR/Musyafa)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


KBR, Jakarta- Pusat Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL) menyatakan izin lingkungan baru yang dikeluarkan Gubernur Jawa Tengah untuk PT Semen Indonesia di Kendeng cacat prosedur. Direktur Eksekutif ICEL, Henry Subagyo, mengatakan izin lingkungan baru harus menggunakan Amdal baru.

Henry beralasan dalam izin baru itu, terdapat perubahan luas wilayah. Selain itu, izin baru juga harus membuka partisipasi masyarakat.

"Objeknya pun berubah, loh kok Amdal-nya bisa siapa? Jadi Amdal siapa itu? Dan Amdal itu kan basisnya rencana kegiatan. Rencana kegiatannya berubah, masak Amdal-nya sama? " Jelasnya kepada KBR, Jumat (9/12/2016) siang.

"Justru karena alasannya seperti itu, memperkuat bahwa Amdal-nya harus diulang," tegasnya.

Henry mendorong  Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo segera menganulir izin baru itu. Sebab, jika tidak, izin lingkungan baru itu bisa digugat ke pengadilan. Apalagi pengadilan bisa lebih cepat memutuskan sebab secara kronologi sudah bisa dibaca.

"Kalau melihat caranya seperti ini sih. Saya sih menyayangkan. Gubernur mestinya memikirkan ini lebih dalam. Tidak segegabah sekarang," katanya lagi.

Hari ini, Pemprov Jawa Tengah menyatakan telah mengeluarkan izin lingkungan baru bagi PT Semen Indonesia di pegunungan Kendeng. Izin lama diganti pada awal November. Namun, Pemprov beralasan izin baru tidak memerlukan Amdal baru. Hal ini disampaikan dalam audiensi dengan petani Kendeng yang berjalan kaki ke Semarang.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.