Massa yang tergabung dalam GNPF-MUI Bogor Raya berjalan kaki menuju Jakarta saat melintas di Jalan Raya Bogor, Depok, Jawa Barat, Kamis (1/12). (Foto: Antara)


KBR, Jakarta- GNPF-MUI menjanjikan aksi di Monas besok akan berlangsung damai. Wakil Ketua GNPF-MUI, Zaitun Rasmin, memastikan MUI besok sudah berupaya maksimal untuk mencegah terjadinya kerusuhan. Dia memastikan aksi besok hanya berdoa.

"Pemilihan model demo yang luar biasa. Kita duduk, gelar sajadah, taglinenya aksi super damai. Juga lebih cepat selesai. Jam 13.00 sudah selesai. Maka ini semua antisipasi kami dari GNPF. Bahkan angka jam 13.00 itu kami loh yang minta," ujarnya, Kamis (1/12).

Zaitun mengimbau kepada peserta aksi untuk mematuhi aturan. Peserta diminta langsung berkumpul di Monas. Aksi di Monas akan diisi dengan gelar sajadah, solat, dzikir, mendengarkan pembacaan Al Quran, dan mendengarkan tausiah bersama.

Untuk aksi besok, GNPF-MUI sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Mereka bersama-sama menyiapkan tempat wudhu, toilet, dan berbagai fasilitas lain. Pun soal keamanan, menurutnya mereka sudah bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk mencegah adanya oknum yang menimbulkan kerusuhan.

"Tentu tidak satupun yang bisa kasih jaminan. Tapi usaha antisipasi alhamdulilah sudah maksimal. Tinggal kita serahkan ke Yang Maha Kuasa," ucapnya kembali.

Wakil Sekretaris Jenderal MUI ini mengaku sudah banyak massa dari berbagai daerah, termasuk dari luar Pulau Jawa yang datang ke Jakarta. Ia sendiri tidak bisa menyebutkan angka pasti, namun menurutnya tak akan kurang dari jumlah massa pada Jumat (4/11) lalu.

Tuntutan yang akan mereka sampaikan masih sama. Mereka meminta kejaksaan untuk segera memerintahkan agar Basuki Tjahaja Purnama ditahan. Mereka mengaku tidak bisa menerima penjelasan dari kepolisian soal kenapa gubernur non aktif DKI Jakarta tersebut urung ditahan.

"Itu silakan saja. Tapi masyarakat juga melihat masih ada alasan lain yang kuat untuk dia ditahan. Melarikan diri sebetulnya rawan kalau dia hanya dicekal. Pandangan kami yang wajarnya ditahan. (Beliau kan sedang dalam proses pencalonan?) Kami kan tidak mengkaitkan dengan proses politik. Dengan pilgub kita enggak ada hubungannya. Kita murni soal proses hukum," ujarnya lagi.

Zaitun menampik jika aksi ini disebut berupaya menyetir proses hukum yang berjalan. Ia justru menuding balik sebutan itu sebagai upaya menggembosi aksi.

Besok, jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, GNPF MUI berjanji tidak akan menekan aparat. Namun, Zaitun tidak membantah jika akan ada aksi-aksi lain kedepannnya.

"Tidak, kami tidak melakukan apa-apa. Kami kan menyampaikan pesan moral. Kalau suatu ketika kami merasa perlu, akan aksi lagi. Selebihnya kami serahkan pada proses hukum," tegasnya.

Muhammadiyah Tak Larang Anggotanya Ikut Aksi
Sementara itu Muhammadiyah tidak melarang anggotanya ikut dalam aksi 2 Desember besok. Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar mengatakan penyampaian aspirasi sepenuhnya dilindungi oleh konstitusi. Meski begitu, dia mewanti-wanti agar peserta aksi bisa menyampaikan aspirasinya dengan damai dan santun.

"Kalau yang diprotes ini kan dianggap Basuki Tjahaja Purnama melakukan kekerasan verbal, maka yang demo besok sama dengan sebelumnya, silakan lakukan dengan cara khidmat. Tidak dengan cara serupa kekerasan verbal segala macam," tegas Dahnil saat dihubungi KBR, Kamis (1/12).

Dia meminta agar aksi besok tidak lantas menyetir proses hukum yagn dijalankan terhadap Ahok. Aksi besok diharapkan menjadi yang terakhir. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk fokus mengawasi proses hukum.

"Jangan sampai energi publik kita habis untuk kepentingan seperti ini loh. Saya pikir kita kalau  bahas anak muda harus segera move on. Ini energi umat bangsa sudah terlalu banyak mengurus hal-hal seperti ini. Jadi mari kita kembali kepada proses hukum. Setelah sebutlah besok, mari kita kembali ke proses hukum. Fokus pengawalan itu. Jadi tensi turun ke jalan bisa dikurangi," tambahnya lagi.

Dahnil mengatakan penyampaian aspirasi tersebut adalah bentuk dari keresahan masyarakat atas proses hukum yang dijalani Ahok. Banyak masyarakat masih ragu bahwa kepolisian dan  kejaksaan serius menangani perkara ini.

Muhammadiyah sendiri tidak pernah mengeluarkan larangan untuk anggotanya ikut aksi. Selain itu, ujar Dahnil, sampai saat ini mereka belum merasa perlu melakukan aksi. Dahnil melihat sejauh ini proses kepolisian dan kejaksaan masih terus melanjutkan proses hukum terhadap Ahok.

Editor: Dimas Rizky 

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!