Gempa Pidie Jaya, Sejumlah Daerah Terdampak Belum Terima Bantuan

Beberapa daerah terdampak gempa di Pidie Jaya, Aceh belum menerima bantuan logistik dan perangkat kelengkapan untuk di pos pengungsian.

Sabtu, 10 Des 2016 15:40 WIB

Warga mencari barang-barang yang masih dapat digunakan di sela puing-puing bangunan rumahnya yang runtuh di Desa Kuta Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Pidie Jaya, Aceh. (Foto: Antara)


KBR, Jakarta - Beberapa daerah terdampak gempa di Pidie Jaya, Aceh belum menerima bantuan logistik dan perangkat kelengkapan untuk di pos pengungsian. Misalnya, sebagian pengungsi masih kekurangan tenda untuk tempat berlindung.

Itu sebab kini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tengah menginventarisir jumlah tenda pengungsian yang dimiliki masing-masing BPBD dan segera mendistribusikannya ke pos-pos pengungsian. Juru Bicara BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, telah menerima laporan sejumlah titik pengungsian yang belum menerima bantuan logistik, tenda maupun kecukupan air bersih.

"Ada beberapa kami dapat laporan dari masyarakat dan media, kami juga terus menginventarisir. Kami sudah menyampaikan ke posko utama agar segera ditindaklanjuti," kata Sutopo kepada wartawan di kantor BNPB, Jakarta, Sabtu (10/12/2016).

"Misalnya pos pengungsi di Buangan, Pidie Jaya ini kekurangan air bersih. Lalu pos pengungsi Desa Keudee ini juga butuh air bersih. Warga desa Teupin Peurahu itu ada 700 jiwa, itu warga desa 3 Dusun yang berbatasan dengan Tringgadeng, tadi malam masih bermalam di atas terpal dan dalam kondisi tidak ada naungan," rincinya.

Data tersebut juga menunjukkan daerah  lain, misalnya 10 gampong dari dua permukiman di sekitar jalan lintas Pidie Jaya yang juga belum tersentuh bantuan. Kemudian di pengungsian Gampung Pulo Raya Peuduek dan pos pengungsi Desa Masjid Tuha, Meureudu. Titik-titik lain masih terus didata.

Baca: Singapura, India, Eropa Siap Bantu Penanganan Gempa Pidie Jaya


Kesulitan Distribusi Logistik

Sutopo pun mengakui, kesulitan dalam mendistribusikan bantuan logistik secara merata. Selain karena pendataan masih terus berjalan, pasalnya sejumlah pengungsi juga memilih bertahan di masing-masing rumah mereka. Kendati bangunan rumah itu telah roboh.

"Masyarakat tak mau lama di pengungsian, mereka ingin pulang, sehingga perlu tenda keluarga untuk di halaman rumahnya. Karena juga mau menjaga harta benda mereka. Ini yang seringkali membuat keperluan tenda bertambah, ini juga yang menyulitkan distribusi logistik karena harus dari rumah ke rumah," kata Juru Bicara BNPB Sutopo Purwo Nugroho.

Karenanya, bantuan tenda pengungsi dan tenda keluarga masih banyak diperlukan. Saat ini BNPB pun masih menghitung jumlah tenda bantuan sembari menginventarisir kekurangan tenda.

"Karena tipikal pengungsi gempa itu biasanya tidak mau berlama-lama di pos pengungsian, karena itu kami membutuhkan banyak tenda. Kami sedang inventarisir bantuan tenda ada berapa lalu kekurangan tenda berapa."

Data sementara BNPB pada hari keempat (Sabtu 10/12/2016) masa tanggap darurat bencana ini menyebut, jumlah pengungsi sebanyak 45.329 jiwa, terbagi di dua daerah yakni Pidie Jaya dan Bireun. Sebanyak 43.613 jiwa di antaranya mengungsi di enam kecamatan di Pidie Jaya, Aceh. Sisanya, mengungsi di tiga titik pengungsian di Bireun.

Baca: Ratusan Tenaga Ahli Kesehatan Datang dari Berbagai Daerah

Jumlah ini diperkirakan akan bertambah seiring pendataan yang masih berlangsung. Sementara itu, menurut BNPB, sejumlah kebutuhan mendesak bagi para pengungsi di antaranya sandang pangan, peralatan kesehatan dan obat-obatan, mobilisasi dokter Orthopedi dan tenaga medis, tenda pengungsi dan keluarga, kebutuhan air bersih dan perlengkapan bayi.

"Khusus untuk bantuan bayi, hendaknya bukan sekedar susu tetapi juga dilengkapi perlengakapan higienis, syukur-syukur dengan relawan. Karena di pengungsian, air itu terbatas. Sementara memerlukan persyarakat higienis untuk bayi, jadi seringkali kalau hanya diberikan susu saja, justru malah bayi itu diare," terang Sutopo.


Relawan Khusus

Selain kelengkapan kebutuhan untuk di pos pengungsian, Sutopo menambahkan, keberadaan relawan khusus juga masih diperlukan untuk proses penanganan di pos pengungsian. Misalnya, relawan untuk penanganan trauma (trauma healing) dan relawan dapur umum. Yang sudah tercukupi sementara ini adalah jumlah relawan untuk proses pencarian dan evakuasi (SAR).

"Relawan masih banyak diperlukan, di Aceh masih terbatas. Kami perlu relawan spesifik. Kalau untuk SAR rata-rata sudah banyak. Tetapi yang khusus menangani pengungsi, untuk menangani kelompok rentan, ibu hamil, menyusui, balita dan kelompok renta, itu masih diperlukan," ungkapnya.

Sementara total personel dari kementerian dan lembaga yang dilibatkan untuk penanganan bencana gempa di Aceh ini sebanyak 3.962 orang. Tim gabungan ini terdiri atas petugas BNPB, BPBD, TNI, Tagana, Pusat Krisis Kesehatan dan PMI. Jumlah ini masih ditambah oleh relawan dan NGO.

Hingga kini, proses evakuasi korban masih terus dilakukan. Data BNPB pada hari keempat masa tanggap darurat bencana ini menyebut, 101 korban meninggal. Sebanyak 92 di antaranya telah teridentifikasi. Sedangkan korban luka tercatat sebanyak 857 orang.

Akibat gempa berkekuatan 6,5 skala richter di kawasan bagian barat Aceh ini, 11.668 bangunan rumah rusak. Bangunan lain yang juga mengalami kerusakan di antaranya 157 ruko, 64 masjid, 88 musala, tujuh meunasah, dan lima kantor desa. Hingga kini, pendataan masih terus dilakukan.

Baca: Pemerintah Siapkan Dana untuk Bangun Rumah Korban Gempa

Presiden Joko Widodo, menurut Juru Bicara BNPB Sutopo Purwo Nugroho, dalam rapat koordinasi juga telah memerintahkan pembentuan satuan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi.

"Satgas ini melakukan asesmen penggantian rumah, fasilitas umum dan fasilitas sosial agar lebih cepat. Ada juga tim personil dari ITB yang akan mengaudit bangunan dan mengklasifikasikan mana yang rumah yang rusak berat, mana yang ringan karena ini kan berkaitan dengan bantuan pemerintah nanti," jelas Sutopo.

Baca:  Koordinasi Tanggap Darurat

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.