Gempa Pidie Jaya, Pemkab Tetapkan Status Transisi Darurat Menuju Pemulihan

"Programnya adalah mempercepat proses-proses terkait dengan masyarakat dan fasilitas umum yang bersifat segera dalam kurun waktu 2-3 bulan ke depan."

Selasa, 20 Des 2016 20:21 WIB

Personil Brimob Mabes Polri membersihkan puing rumah yang roboh akibat gempa di Desa Pante Raya, Pidie Jaya, Provinsi Aceh, Selasa (20/12). (Foto: Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


KBR, Jakarta- Pemerintah   Aceh menetapkan status baru terkait bencana gempa di Pidie Jaya, Aceh. Menurut Deputi Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tri Budiarto, status baru   bernama transisi darurat menuju pemulihan itu akan berisi rekontruksi rumah-rumah warga, rumah sakit, masjid dan pusat pendidikan.

Kata dia tujuannya agar  roda ekonomi sosial masyarakat bisa berangsur pulih.

"Pertama Pemda menetapkan status baru namanya transisi darurat menuju pemulihan. Programnya adalah mempercepat proses-proses terkait dengan masyarakat dan fasilitas umum yang bersifat segera dalam kurun waktu 2-3 bulan ke depan. Pencarian, penyelamatan dan evakuasi sudah selesai. Orang yang sakit dan lainnya terus diobati. Sampai tadi sore kami terus pasang tenda untuk sekolah darurat," jelas Deputi Penanganan Darurat BNPB Tri Budiarto kepada KBR, Selasa (20/12/2016).

Deputi Penanganan Darurat BNPB Tri Budiarto  menambahkan, Pemerintah memberikan bantuan stimulan kepada warga masyarakat yang rumahnya rusak dan hancur. Kata dia, pemerintah memberikan biaya untuk rumah rusak berat Rp 40 juta dan rumah dengan rusak ringan akan dibantu dengan biaya Rp 20 juta.

"Penyaluran kepada masyarakat kita larang untuk bertransaksi secara tunai tetapi melalui rekening. Itu menghindari fitnah, menghindari pemotongan dan korupsi. Dengan melalui bank uang yang kami kirimkan melalui pemerintah Kabupaten bisa langsung ditransfer oleh bank kepada rekening masyarakat," jelasnya.

Lebih lanjut Tri mengatakan saat ini baru 273 yang menerima bantuan stimulan perbaikan rumah. Kata dia, BNPB masih menunggu data hasil verifikasi yang diperkirakan mencapai ribuan unit rumah.

"Yang terus berjalan bisa sampai beberapa ribu rumah, kita sedang menunggu keputusan bupati masing-masing. Karena itu  harus diverifikasi secara konkret oleh orang yang punya kompetensi untuk itu dan harus di SK-kan oleh Bupati.Dengan dasar itu kemudian kami mengirim semua kepada mereka. Verifikasi sampai tuntas, verifikasi sudah langsung kita berikan," jelasnya.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

Menristek Minta Dosen Mundur Karen HTI, Pengamat: Itu Ngawur

  • Jokowi : Pengadaan Alutsista Harus Lewat G to G
  • Indonesia Jadi Tuan Rumah Konferensi Anti Terorisme
  • Terus Lakukan Intimidasi Penggusuran, Warga Dobrak Gerbang PT KA Bandung

Indonesia mengalami masalah ketimpangan (inequality) dan tengah berupaya memeranginya. Simak perbincangannya hanya di Ruang Publik KBR, Rabu 26 Juli 2017 pukul 09.00-10.00 WIB.