Buruh Kecam Presiden Jokowi Soal Tudingan Makar

Ia khawatir, upaya serupa bakal diberlakukan kepada kaum buruh yang kerap melakukan aksi penyampaian pendapat di muka umum.

Minggu, 04 Des 2016 17:45 WIB

Ilustrasi buruh. Foto: KPBI

KBR, Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengecam pemerintahan Presiden Joko Widodo yang melakukan penangkapan kepada beberapa orang yang diduga melakukan makar pada 2 Desember lalu. Ketua KSPI, Said Iqbal mengatakan, hal tersebut menunjukkan Presiden Joko Widodo sudah mulai anti kritik dan melanggar kebebasan berpendapat yang diatur dalam undang-undang.

Ia khawatir, upaya serupa bakal diberlakukan kepada kaum buruh yang kerap melakukan aksi penyampaian pendapat di muka umum.

"Kenapa tiba-tiba muncul makar, kan karena ada sebuah ruang tadi yang kita sebut dengan ruang demokrasi dalam bentuk aksi demonstrasi dan unjuk rasa dan itu sudah sah. Kalau tidak ada ruang demokrasi aksi 2 Desember kan tidak mungkin muncul dugaan tuduhan makar itu, jadi dia tidak terpisah. Intinya sekali lagi bagi kami, tidak ada sama sekali hubungan dengan kawan-kawan yang akan melakukan aksi di DPR/MPR, tapi bagi buruh ada benang merah, suara-suara yang kritis untuk membangun demokrasi yang sehat di Indonesia tidak boleh dibungkam," ucapnya kepada KBR saat dihubungi.

Kata dia, banyak tahap dan proses dalam mengenakan pasal makar kepada siapapun. Setidaknya kata dia, adanya bukti yang kuat. Menurut dia, yang dilakukan oleh orang yang dianggap melakukan makar,  sudah menjalani proses yang benar dalam upaya menyampaikan pendapatnya kepada pemerintah.

"Meski polisi mengatakan 3 minggu terakhir ada pertemuan-pertemuan dan notulensi dari medesos, tapi kami menilai kawan-kawan ini punya tujuan untuk kembalikan UUD 45. Oleh karenanya proses demokrasinya jangan dibungkam dengan tuduhan makar,"  ujarnya.

Dia menambahkan, meski sekarang ada ancaman pengenaan tuduhan makar, pihak buruh mengaku tetap akan melakukan melanjutkan aksi-aksi menuntut cabut PP No 78/2015 soal upah murah di seluruh Indonesia. Selain itu kata dia, buruh akan menuntut kenaikan upah minimum  15%-20%, tangkap Ahok karena dugaan kasus korupsi dan merusak lingkungan dengan reklamasi, dan melanggar HAM dengan  menggusur orang kecil.

Editor: Sasmito

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU

  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI
  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara

Pendalaman Pemeriksaan Setnov, KPK Hadirkan Ahli Dan Anak Pejabat

  • Rakyat Thailand Peringati Ulang Tahun Raja Maha Vajiralongkorn
  • Rakyat Pakistan Menunggu Nasib Hukum Perdana Menteri Nawaz Sharif
  • Persija Jakarta Terus Buru Pemain Baru

Fasilitas KITE IKM diharapkan menjadi jawaban untuk mendorong industri kecil dan menengah untuk terus bergeliat meningkatkan ekspor di tanah air.