Sidang Praperadilan Ditunda, Pengacara Setnov: KPK Tidak Fair

"Penundaan waktu yang diajukan termohon KPK terkesan ada unsur kesengajaan untuk menunda dan menghambat pemeriksaan proses praperadilan yang sedang diajukan pemohon Setya Novanto," kata kuasa hukum.

Kamis, 30 Nov 2017 13:15 WIB

Hakim Kusno memimpin sidang gugatan praperadilan Setya Novanto di PN Jakarta Selatan, Kamis (30/11/2017). Sidang ditunda sepekan karena KPK belum siap. (Foto: KBR/Winna Wijaya)

KBR, Jakarta - Tim kuasa hukum Setya Novanto menyatakan keberatan terhadap alasan yang digunakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga tidak menghadiri sidang perdana gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 

Anggota tim kuasa hukum Novanto, Ketut Mulya Arsana mengatakan KPK mencari-cari alasan untuk menunda sidang gugatan praperadilan, dengan cara meminta penundaan tiga minggu. 

Ketut mengatakan di satu sisi KPK menyatakan sudah siap menghadapi gugatan praperadilan, namun di sisi lain KPK juga ingin secepatnya melimpahkan berkas Setya Novanto ke pengadilan.

"Penundaan waktu yang diajukan termohon KPK terkesan ada unsur kesengajaan untuk menunda dan menghambat pemeriksaan proses praperadilan yang sedang diajukan pemohon Setya Novanto. Hal tersebut jelas termohon telah melakukan itikad tidak baik dan telah melakukan 'unfairness procedur' terhadap pemohon," kata Ketut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (30/11/2017).

Berdasarkan surat tertulis yang dibacakan nomor 133/2017/PN Jaksel, Ketut mengusulkan sidang praperadilan paling lambat dilaksanakan tujuh hari atau sepekan, setelah penundaan hari ini.

Ketut menerangkan praperadilan merupakan upaya untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka atas kliennya oleh KPK. Menurut Ketu, tidak alasan bagi KPK menyatakan diri belum siap menghadapi proses persidangan praperadilan. 

"Mencermati pernyataan dari KPK dalam pernyataan persnya, bahwa termohon sudah sangat siap menghadapi pra peradilan ini," kata Ketut. 

Ketut menyebut KPK dari perkara praperadilan terdahulu, maupun perkara praperadilan sekarang memiliki kuasa hukum lebih dari 10 orang. Ia menilai tidak mungkin KPK meminta waktu mundur begitu saja. Hal itu menunjukkan sebetulnya alasan ketidaksiapan KPK hanya dicari-cari.

"Untuk mengundur jadwal sidang praperadilan ini jelas merupakan tindakan yang sangat mengada-ngada dan tidak beralasan, jika sebenarnya menimbulkan ketidaksiapan dari termohon," ungkap Ketut. 

Pada Rabu, 29 November 2017, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan sudah menjelaskan KPK siap menghadapi sidang praperadilan Setya Novanto. 

"Ya kita hadapi saja. Sudah pasti siap 100 persen, enggak usah takut," kata Basaria di gedung KPK, Jakarta. 

Baca juga:

Ditunda sepekan

Sidang praperadilan jilid II yang diajukan Setya Novanto sebagai tersangka kasus megakorupsi proyek KTP rencana digelar hari ini. Akan tetapi, sidang ditunda karena KPK sebagai termohon tidak bisa hadir.

Hakim tunggal Kusno yang memimpin persidangan menyatakan KPK mengirimkan surat pemberitahuan ketidakhadiran. KPK meminta hakim agar sidang praperadilan ditunda sampai tiga minggu ke depan. 

"Surat Termohon tertanggal 28/11/17 baru diterima. Isi suratnya: KPK tidak hadir, dimohon tunda sidang karena sedang disiapkan bukti dan koordinasi dengan pihak terkait. Mohon tunda selama tiga minggu ke depan," kata Hakim Kusno membacakan surat dari KPK, di PN Jakarta Selatan, Kamis (30/11/2017). 

Surat tersebut ditandatangani oleh Setiadi selaku Kepala Biro Hukum KPK. 

Namun hakim Kusno menolak permintaan menunda selama tiga minggu. Hakim Kusno hanya menunda sidang sampai Kamis, 7 Desember 2017. 

"Kalau salah satu tidak datang, kewajiban hakim untuk menunda sidang dan dipanggil lagi. Ditunda Kamis yang akan datang. Hari ini juga diberitahu kepada termohon untuk Kamis nanti datang, jam 9 pagi dan sudah siap dengan jawaban," kata Hakim Kusno.

Baca juga:

Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

  • SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh
  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!

Bamus Tunda Penggantian Setnov

  • Hoaks 8 Penyakit Tak Ditanggung BPJS Resahkan Warga Bengkulu
  • Salah Sasaran, Puluhan Ribu Penerima PKH Dihapus
  • Koresponden Asia Calling di Pakistan Terima AGAHI Award

PLN menggenjot pemerataan pasokan listrik dari Indonesia bagian barat hingga Indonesia bagian timur