Seleksi CPNS Kemenkeu, Dibatalkan Salah, Nggak Dibatalkan Juga Salah

Jumat, 3 November 2017, Panitia Seleksi (Pansel) seleksi CPNS dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara akan bertemu membahas langkah selanjutnya dari hasil proses seleksi CPNS Kementerian Keuangan.

Jumat, 03 Nov 2017 09:16 WIB

Kantor Kementerian Keuangan. (Foto: setkab.go.id/Publik Domain)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Jakarta - Badan Kepegawaian Negara (BKN) membantah adanya kecurangan dalam proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kementerian Keuangan.

Kepala BKN, Bima Haria Wibisana mengatakan proses awal seleksi Kementerian Keuangan meliputi dua tahap yakni pemeringkatan berdasarkan formasi dan pemeringkatan berdasarkan latar belakang pendidikan. Namun, kata Bima, tahapan proses seleksi itu ada masalah karena tidak diumumkan ke publik.

"Jadi bukan kecurangan. Kalau berdasarkan aturan Peraturan Menteri PAN, yang lulus kompetensi dasar diranking berdasarkan hasil Seleksi Kompetensi Dasar. Hanya saja, dalam kasus ini, Kemenkeu meminta kepada Menteri PAN agar selain diranking berdasarkan SKD, juga diranking berdasarkan latar belakang pendidikan, dan itu sudah disetujui. Yang jadi masalah adalah bahwa persetujuan itu tidak pernah diumumkan atau lupa diumumkan ke publik," kata Bima saat dihubungi KBR, Kamis (2/11/2017) malam.

Baca juga:

Bima mengatakan tidak ada penambahan poin dalam proses seleksi CPNS Kementerian Keuangan. Dengan kata lain, kata Bima, hasil yang diumumkan murni berdasarkan hasil Seleksi Kompetensi Dasar. Hanya saja setelah proses pemeringkatan SKD, dilakukan pemeringkatan untuk masing–masing latar belakang pendidikan.

"Misalnya untuk pranata komputer. Untuk bisa mendaftar jabatan formasi itu kan dibutuhkan orang–orang berlatar belakang teknik informasi, manajemen informasi, informatika. Itu kan beda-beda jurusannya. Kemudian diranking lagi, yang teknik informasi seperti apa, manajemen informasi seperti apa, informatika seperti apa," tambah Bima.

Menurut rencana, pada Jumat, 3 November 2017, Panitia Seleksi (Pansel) seleksi CPNS dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara akan bertemu membahas langkah selanjutnya dari hasil proses seleksi CPNS Kementerian Keuangan.

"Saya belum tahu, saya belum bisa sampaikan itu. Karena saya belum bertemu. Tapi ini dilematis jadinya. Kalau dibatalkan salah, kalau nggak dibatalkan juga salah," kata Bima.

Namun Badan Kepegawaian Nasional (BKN) belum mengetahui berapa kali Pansel dan Menteri PAN bakal menggelar pertemuan untuk menyelesaikan masalah itu, karena kata Bima, resiko keputusan yang diambil sangat besar.

Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

  • SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh
  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh

BPS : Upah Buruh Tani Naik Tipis Pada Bulan Desember

  • ICEL Desak Jokowi Undang-Undang Aturan Pengendalian Lingkungan
  • Antisipasi Lonjakan Penumpang, PT KAI Daop 5 Siapkan Dua Kereta Api Tambahan

Kemiskinan, konflik senjata, norma budaya, teknologi komunikasi modern, kesenjangan pendidikan, dan lain-lain. Kondisi-kondisi ini membuat anak rentan dieksploitasi