Krisis Tembagapura, ULMWP: TPN-PB Hanya Targetkan Aparat

Isu dihembuskan untuk memojokkan TPN-PB dengan menyebut pelakunya Kelompok Kriminal Bersenjata

Senin, 13 Nov 2017 13:23 WIB

Ilustrasi: Pasukan TPN-PB di bukit Utikini, Tembagapura, Papua. (Foto: Ist.)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Jakarta- Petinggi Gerakan Bersatu  Pembebasan Papua Barat (ULMWP) Markus Haluk memastikan, aktivitas  Tentara Pembebasan Nasional- Papua Barat (TPN-PB) takkan membahayakan masyarakat sipil. Markus menjelaskan, tujuan tentara pembebasan semata untuk kepentingan politik mendapat kemerdekaan Papua.

Dia menuding, isu kekerasan termasuk pemerkosaan di Tembagapura sengaja dimunculkan aparat keamanan untuk menyudutkan dan mengaburkan tujuan politik TPN-PB.

“Dalam adat  orang Papua, dan juga dalam hukum militer atau tentara manapun itu tidak ada kekerasan seperti itu. Perjuangan rakyat Papua itu perjuangan suci dan murni. Jadi ada adat yang mengharuskan saat perang atau situasi seperti itu, itu tidak boleh memerkosa ataupun mencuri, membunuh warga sipil. Itu tidak ada. Itu isu yang memojokkan dengan menyebut pelakunya Kelompok Kriminal Bersenjata,” ungkap Markus saat dihubungi KBR melalui telepon, Senin (13/11).

Markus mengklaim, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) hanya menyerang pos-pos polisi. Dan, itupun kata dia dengan mempertimbangkan keselamatan warga sipil.

Dia   menjelaskan, TPN-PB sejak September lalu telah menyampaikan pernyataan terbuka untuk memperjuangkan kedaulatan politik.
 
“Oleh markas besar komando daerah III TPN-PB mengeluarkan. Mereka ambil posisi di Distrik Tembagapura, di Timika. Karena dalam sejarah perjalanan, Freeport menjadi cikal bakal atas hak politik bangsa Papua. Secara terbuka disampaikan ini atas perintah Kodap III, Jack Millian Kemong.”

Markus mengatakan, saat ini Tembagapura, sudah ada pasukan dari komando daerah pertahanan (Kodap) 3 TPN-PB. Selain itu, menyusul empat Kodap dari distrik di sekitar wilayah itu. Meski begitu, dia menjamin aksi akan berjalan  tanpa kekerasan kepada masyarakat sipil.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas
  • MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi
  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial

DPR dan Pemerintah Belum Sepakati Definisi Teroris, Pembahasan RUU Terorisme Diperpanjang

  • Polda Kaltim Tetapkan Nakhoda Kapal Berbendera Panama Jadi Tersangka
  • Suciwati: Pak Jokowi, Mana Dokumen TPF Munir?
  • Abaikan Pergub, Dua Pelanggar di Lhokseumawe Dicambuk di Ruang Terbuka

Anda berencana ke luar negeri? Ingin beli oleh-oleh, tapi takut kena pajak? Pada 1 Januari 2018, pemerintah menerbitkan regulasi baru untuk impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut.