Krisis Tembagapura, Menkopolhukam Ancam Tumpas Tentara OPM

Pemerintah juga menyiapkan operasi opini tentang Papua

Senin, 20 Nov 2017 18:46 WIB

Evakuasi warga desa Banti, Tembagapura, Senin (20/11). (Foto: Mabes Polri)

KBR, Jakarta- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto memastikan akan menumpas habis Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN OPM). Kata dia, kelompok ini  berjumlah 120 personil  dengan membawa 36 pucuk senjata.

"Ya namanya juga kelompok kriminal, kelompok yang meresahkan masyarakat, yang mengganggu keamanan, ketertiban masyarakat, ya dihabiskan, ya diselesaikan. Kalau kemudian di antara mereka ada satu visi misi yang merupakan satu gerakan separatisme, juga tidak akan dibiarkan hidup di Indonesia. Negara Indonesia, negara merdeka, yang mutlak mempunyai satu penguasaan wilayah di seluruh Indonesia. Jadi semua kegiatan yang mengarah pada separatisme, harus kita hentikan dari awal. Itu sudah pasti, NKRI sudah final," kata Wiranto dalam konferensi pers di kantornya, Senin (20/11/2017).

Wiranto menambahkan, pemerintah bakal memulangkan warga pendatang ke daerah asal masing-masing. Sehingga yang tinggal di wilayah itu hanya suku Amungme. Hal ini dilakukan untuk mencegah kejadian penyanderaan terulang kembali."Karena daerah itu memang sangat terisolasi. Kita berusaha untuk mengembalikan mereka, yang berasal dari Jawa kita kembalikan ke Jawa. Yang dari suku lain di Papua, kita kembalikan ke tempat asalnya. Sehingga yang tinggal nanti hanya suku Amungme, yang tentu tidak akan diganggu oleh mereka," tutur Wiranto.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Tito Karnavian mengatakan upaya evakuasi yang dilakukan aparat gabungan TNI dan Polri di Banti dan Kimbely, Timika, Papua merupakan proses membersihkan kawasan tersebut dari para pendulang emas liar. Tito mengatakan pendulang emas ilegal tersebut banyak mendatangkan masalah bagi warga lokal baik dalam kehidupan sosial maupun dalam masalah kesehatan.

“Karena mereka ini pendulang liar. Pendulang liar itu di tailingnya Freeport mereka mendulang di sana, dapat satu gram mungkin per hari, nah oleh karena itu tidak boleh lagi mereka balik ke situ. Ini momentum untuk membersihkan pendulang liar juga di situ, karena menimbulkan masalah banyak, menimbulkan masalah sosial, masalah prostitusi, masalah HIV,” ujar Tito kepada wartawan, di kantor BEI, Senin (20/11/2017).

Tito mengatakan sudah mengembalikan lebih dari 346 penduduk luar Papua yang bermukim di kawasan Tembagapura. Tito juga mengatakan masih ada 1000an penduduk lokal Tembagapura yang terdiri dari warga Puncak, Banti, Kimbeli dan daerah lainnya. Kata Tito soal evakuasi penduduk lokal akan diserahkan sepenuhnya kepada penduduk.

“Itu terserah mereka, kalau mereka merasa nyaman kita akan berikan pengamanan mereka di situ, tapi kalau mereka merasa tidak nyaman, ya dikembalikan. Nah ini perlu melibatkan pemerintah daerah setempat karena ini ada yang berasal dari kabupaten Puncak, ada yang berasal dari Timika.” Ujar Tito.

Ia juga mengatakan untuk membantu upaya bersih-bersih dari pendulang liar, maka pelibatan pemerintah Daerah di antaranya Gubernur Papua dan anggota DPRD Papua sangat dibutuhkan, karena menurut Tito, yang harus berperan aktif dalam menarik kembali penambang liar ke daerah asal adalah pemerintah daerah masing-masing.

“Gubernur, DPRD Papua kemudian Bupati yang masyarakatnya ada di situ tarik kembali, lalu beri pekerjaan mereka semisal beternak, bertani dan lainnya. Jangan lagi ada pendulang liar, tentunya sambil kami juga terus melakukan penjagaan dan pengejaran pada kelompok ini, karena potensi ancaman masih ada.” Ujar Tito.

Operasi Opini

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara  tengah menyiapkan operasi opini tentang Papua. Rudiantara mengatakan, operasi opini ini dimaksudkan untuk menyeimbangkan pemberitaan di media tentang kondisi Papua.

Dia menilai pemberitaan selama ini lebih bernuansa negatif dan tidak berimbang, termasuk soal krisis di Tembagapura.   Rudiantara menjamin dalam operasi ini tidak akan melakukan aktivitas pemblokiran.

"Operasi opini itu kan bisa berbagai cara. Mau media cetak, elektronik, media online, media sosial. Jadi berbagai media lah. (Bakal ada filter?) Tidak, menyeimbangkan, artinya yang sekarang tidak seimbang," kata Rudiantara di Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Senin (20/11/2017).

Rudiantara menambahkan, operasi opini berbentuk upaya mengkomunikasikan capaian pembangunan di Papua. Seperti proyek infrastruktur dan program pemerataan.

"Pembangunan infrastruktur khususnya apakah jalan tol, bandara, pelabuhan laut, palapa ring. BBM satu harga. Harga semen yang tidak lagi puluhan kali lipat dibanding Jawa," tutur dia.

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

Wiranto Batalkan Wacana Pj Gubernur dari Polisi

  • PPATK: Politik Uang Rawan sejak Kampanye hingga Pengesahan Suara
  • Hampir 30 Ribu Warga Kabupaten Bandung Mengungsi Akibat Banjir
  • Persiapan Pemilu, Polisi Malaysia Dilarang Cuti 3 Bulan Ini

Pada 2018 Yayasan Pantau memberikan penghargaan ini kepada Pemimpin Redaksi Kantor Berita Radio (KBR) Citra Dyah Prastuti, untuk keberaniannya mengarahkan liputan tentang demokrasi dan toleransi.