DPD Partai Golkar Temui Jokowi, Ini kata DPP

"Tentu nanti Plt sementara Pak Idrus Marham akan koordinasi dengan ketua umum. Sampai hari ini tidak ada yang komplain, tidak ada riak-riak."

Kamis, 30 Nov 2017 16:15 WIB

Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. (Foto: Antara)

KBR, Jakarta-  Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Partai Golkar Aziz Syamsuddin menyatakan partainya masih menimbang pencopotan jabatan ketua DPR 

dari tersangka dugaan korupsi KTP elektronik Setya Novanto. Namun, Aziz tak menjelaskan apa saja yang menjadi pertimbangan partainya.

Kata dia, Plt Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham masih terus berkoordinasi dengan  Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar nonaktif, yang kini ditahan KPK, soal  penggantian ketua DPR.

"Pengaruh ke partai tidak ada. Partai tetap berjalan, sesuai bidang-bidang yang ada. Sudah ada penunjukkan Plt sementara Pak Idrus Marham. (Kalau soal mengganti Novanto dari jabatan ketua DPR?) Masih dalam proses untuk dipertimbangkan. (Dipertimbangkan mengganti atau sudah memilih calonnya?) Ya itu kan kewenangan ketua umum dan Sekjen. Tentu nanti Plt sementara Pak Idrus Marham akan koordinasi dengan ketua umum. Sampai hari ini tidak ada yang komplain, tidak ada riak-riak. Pak Idrus kan Plt sampai dengan putusan praperadilan," kata Aziz kepada KBR, Kamis (30/11/2017).

Aziz mengklaim, penunjukkan Idrus sebagai Plt ketua umum Partai Golkar sudah cukup meredam riak di internal partainya. Kata dia, semua anggota partai sudah puas dengan penunjukkan Idrus. Meski begitu, kata Aziz, masih diperlukan pembahasan yang panjang untuk menentukan penggantian ketua DPR pengganti Novanto, beserta nama yang ditunjuk mengisi jabatan tersebut.

Aziz berujar, proses hukum yang dijalani Novanto, termasuk proses praperadilan yang molor, tak mengganggu aktivitas Partai Golkar. Kata dia, partainya masih beraktivitas seperti biasa, meski ada penunjukkan pelaksana tugas untuk ketua dan sekretaris jenderal.

Aziz enggan mengomentari forum pimpinan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang pagi  ini mendatangi Presiden Joko Widodo. Menurut Aziz, saat ini sudah tak ada lagi permasalahan soal posisi ketua umum partai, lantaran sudah terisi oleh Idrus sebagai pelaksana tugas.

Tapi klaim penunjukkan Idrus sebagai Plt ketua umum Partai Golkar mampu  meredam riak di internal tak berlaku bagi pengurus di daerah.   Sekitar 30 Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar tingkat Provinsi menemui Presiden   di Istana Bogo meminta Jokowi mengizinkan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto maju dalam pemilihan Ketua Umum Partai Beringin. Ketua DPD Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, Jokowi memberikan restu kepada Airlangga.

"Karena pak Airlangga pembantu Presiden sebagai menteri, kami mengajukan izin kepada beliau (Presiden) untuk dicalonkan sebagai Ketua Umum Partai Golkar. (Jokowi) Mengizinkan. Nasehatnya (Jokowi) jaga persatuan dan harus melahirkan kader terbaik," kata Dedi di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (30/11/2017).

Dedi menambahkan, usai menghadap Presiden di Bogor, para Ketua DPD akan menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menyampaikan hal yang sama.

"Intinya sama lah. Kita ini kan ingin cepat selesai," tuturnya.

Usai agenda dengan DPD Golkar, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dipanggil menghadap Jokowi. Airlangga tak berkomentar banyak selepas pertemuan. Namun, ia tidak menampik pertemuan terkait dengan pencalonannya sebagai Ketua Umum Golkar. 

Airlangga mengatakan presiden mengizinkan.

"Ya kurang lebih begitulah (memberikan dukungan). Sudah mendapat izin," kata Airlangga.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

  • SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh
  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!

Praperadilan Setnov Gugur

  • Pemkab Nunukan Hutang Rp 40 Miliar
  • Kanada Izinkan Ekspor Senjata ke Ukraina
  • Sepupu Nani Dapat Kontrak United

Kemiskinan, konflik senjata, norma budaya, teknologi komunikasi modern, kesenjangan pendidikan, dan lain-lain. Kondisi-kondisi ini membuat anak rentan dieksploitasi