Soal UN, Presiden Putuskan Pekan Depan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memutuskan ujian nasional akan dikembalikan ke daerah (desentralisasi).

Minggu, 27 Nov 2016 19:35 WIB

Ilustrasi ujian nasional. Foto: Antara

KBR, Jakarta - Pemerintah akan mengeluarkan keputusan final terkait pelaksanaan ujian nasional (UN) pada pekan depan. Presiden Joko Widodo mengatakan, akan melakukan rapat kabinet terbatas terlebih dahulu untuk mebahas permasalahan ini. Meski demikian, kata dia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memutuskan ujian nasional akan dikembalikan ke daerah (desentralisasi).

"Di tingkat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, memang sudah diputuskan agar UN itu didesentralisasi. Nanti akan kita rapatkan di Minggu ini. Di rapat terbatas. Kemudian akan diputuskan," kata Jokowi di SICC, Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Sementara terkait pengangkatan guru honorer, Jokowi mengatakan saat ini masih dalam proses pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil (PNS) secara bertahap.  

"Kan sudah saya sampaikan, seringkali. Jadi akan dilakukan secara bertahap untuk bisa memasukkan yang honorer ke PNS. Tetapi dengan syarat-syarat yang ada," ucapnya.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berencana menghapuskan UN mulai dari tingkat SMP sederajat hingga SMA/SMK sederajat. Namun, penghapusan UN ini hanya untuk sekolah-sekolah yang berada di atas standar nasional nilai integritas dan skor akademiknya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan UN selama ini hanya bertujuan untuk pemetaan sekolah secara nasional. Sedangkan saat ini sudah banyak sekolah yang levelnya di atas standar nasional berdasarkan nilai integritas dan skor akademik.


Editor: Sasmito

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.