Pengungsi Telukjambe Sakit di Jakarta, Pemkab Karawang Jamin Biaya Perawatan

"Dalam bentuk surat yang dikirim dari Karawang sana untuk disampaikan ke pihak Rumah Sakit Cikini,”

Jumat, 11 Nov 2016 15:30 WIB

Petani Telukjambe Karawang mengungsi di kantor LBH Jakarta. (Foto: Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Jakarta- Pemda Karawang, Jawa Barat akan mengambil alih biaya perawatan 5   petani yang saat ini mengungsi ke Jakarta. Sebelumnya Pemkab  menolak membayar. Para warga ini dirawat di RS PGI Cikini dengan jaminan biaya dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI).

Pendamping petani dari Satgas Perlindungan Anak, Ilma Sovri Yanti, menyatakan menunggu surat jaminan dari Pemda Karawang. Kata dia, surat itu akan dikirimkan sore ini sehingga 2 pasien bisa pulang.

“Baru jawaban keputusan sudah turun,” terangnya kepada KBR saat dihubungi Jumat (11/11/2016) siang.

“Itu akan membuat surat jaminan, yang ditunggu rekan dan mitra kami, dalam bentuk surat yang dikirim dari Karawang sana untuk disampaikan ke pihak Rumah Sakit Cikini,” tambahnya.

Ilma menjelaskan, Dinas Kesehatan Karawang sempat tidak mau memenuhi biaya perawatan itu.  Dinkes beralasan biaya itu telah dijamin oleh PGI.

Kata dia, Dinkes baru akan menjamin biaya kesehatan ketika warganya sudah pulang ke Karawang. Namun setelah didesak ulang, akhirnya Dinkes sepakat membayarnya sesuai pernyataan bupati Karawang.

“Harusnya Pemda bertanggung jawab dan mengambil alih itu,” tegas Ilma lagi.

Dari catatan pendamping, saat ini ada 5 orang yang dirawat di RS PGI Cikini. Ada 2 anak dan satu lansia terdiagnosa ISPA, ditambah seorang bayi yang baru lahir dan ibunya.

Kemarin, Bupati Karawang dan jajaran Muspika bertemu dengan perwakilan petani Karawang dan lembaga pendamping. Dalam pertemuan itu disepakati Pemda akan memulangkan warga dan menyiapkan tempat tinggal sementara. Bupati juga menyatakan akan menanggung seluruh biaya kesehatan warganya yang sakit.

Setidaknya 90 orang keluarga petani mengungsi ke Jakarta karena lahan mereka dikuasai oleh perusahaan pengembang PT Pertiwi Lestari. Mereka mengungsi lantaran kuatir setelah terjadi bentrok antara petani dan perusahaan.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas
  • MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi
  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial

DPR dan Pemerintah Belum Sepakati Definisi Teroris, Pembahasan RUU Terorisme Diperpanjang

  • Polda Kaltim Tetapkan Nakhoda Kapal Berbendera Panama Jadi Tersangka
  • Suciwati: Pak Jokowi, Mana Dokumen TPF Munir?
  • Abaikan Pergub, Dua Pelanggar di Lhokseumawe Dicambuk di Ruang Terbuka

Anda berencana ke luar negeri? Ingin beli oleh-oleh, tapi takut kena pajak? Pada 1 Januari 2018, pemerintah menerbitkan regulasi baru untuk impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut.