Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono saat memberikan keterangan pers di Cikeas, Bogor, Rabu (2/11/2016). SBY menanggapi berbagai isu termasuk aksi 4 November mendatang. (Foto: ANTARA)



KBR, Jakarta - Pengamat politik dari IndoBarometer Muhammad Qodari mengkritik pernyataan dan klarifikasi Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono terkait isu-isu menjelang aksi besar 4 November mendatang.

Aksi yang digalang ormas Islam seperti FPI tersebut untuk menuntut penangkapan dan pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Dalam konferensi pers di Cikeas Bogor, SBY mendorong pemerintah agar memperhatikan akar masalah munculnya aksi 4 November, yaitu pemeriksaan Ahok. Jika tidak diperiksa, aksi bakal terus terjadi.

"Barangkali karena mereka merasa yang diprotes itu tuntutannya tidak didengar. Bila tuntutan itu tidak didengar, sampai lebaran kuda bakal ada unjuk rasa," kata SBY di Cikeas, (2/11/2016).

Baca: SBY Minta Kasus Ahok Diproses Secara Hukum

Muhammad Qodari menilai pernyataan SBY justru menaikkan suhu politik menjelang aksi 4 November dan Pilkada 2017. Apalagi SBY dianggap punya kepentingan, karena anak SBY ikut dalam pertarungan pilkada DKI. Qodari menilai pidato SBY hari ini justru bisa ditafsirkan sebagai tekanan atau ancaman terhadap pemerintahan Jokowi untuk memproses hukum Ahok.

"Menaikkan tensi malahan. Karena, sebetulnya ini saling serang secara politik. Walaupun tidak dengan kata-kata kasar. Tapi penuh muatan tekanan, juga sindiran. Pada hari ini, menjelang 4 November sudah terjadi pertempuran di tingkat elit. Sudah terjadi perang bintang, terjadi dorong-mendorong diantara elit dengan pernyataan masing-masing. Ini pertempuran politik. Yang satu berkepentingan ingin ini menjadi kecil, yang satu ingin menjadi besar," kata Muhammad Qodari.

Direktur Eksekutif lembaga IndoBarometer, Muhammad Qodari juga lantas membandingkan rivalitas Presiden Joko Wido dengan SBY dan Prabowo Subianto.

Baca: 2 Jam Didatangi Jokowi, Ini Kata Prabowo

Menurut Qodari, sejak awal sebetulnya yang menjadi oposisi bagi pemerintahan Joko Widodo bukan Prabowo Subianto dan Partai Gerindra, melainkan SBY dengan Partai Demokratnya.

"Pada hari ini oposisi politik yang sesungguhnya terhadap Jokowi itu bukan Prabowo atau PKS. Tapi Demokrat dan Pak SBY. Karena Pak Prabowo jarang komentar, jarang ngomong. Bahkan pada momen-momen krusial, justru Prabowo menjadi sahabat atau ikut membela dan membantu Jokowi," kata Qodari.

Hal itu, kata Qodari, juga terlihat dari pernyataan elit politik menjelang aksi 4 November 2016. Ketika Prabowo dan Partai Gerindra meredam suasana dengan mengimbau kader tidak ikut aksi, bekas Presiden SBY justru memanaskan suasana.

Baca: DPP Gerindra Imbau Kader Tak Ikut Demo FPI 4 November

Rivalitas SBY-Jokowi

Muhammad Qodari mengatakan rivalitas antara Presiden Jokowi dan bekas Presiden SBY sudah berlangsung lama dengan banyak elemen di dalamnya.

"Selama ini memang Pak SBY konsisten mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi. Ada juga reaksi balik dari Pak Jokowi, walaupun sebagian tidak bersifat langsung. Misalnya saat keliling Jawa, Pak SBY banyak mengeluarkan kritikan terhadap kebijakan pemerintah. Lalu Pak Jokowi tiba-tiba ke proyek Hambalang yang dibangun di era SBY dan sampai sekarang mangkrak katakanlah begitu," kata Qodari.

Rivalitas juga diperkuat dengan majunya anak SBY, Agus Harimurti Yudhoyono dalam pilkada DKI 2017. Sedangkan, kata Qodari, Jokowi memiliki kedekatan dengan Ahok yang kini mencalonkan lagi.

"Sebetulnya kita kembalikan saja ke penegak hukum, karena prosesnya sekarang di ranah hukum. Saya kira kalau Presiden Jokowi berkepentingan agar aksi apapun tidak menimbulkan ekses negatif, yang bisa berimplikasi keman-mana. Misalnya, aksi 4 November tiba-tiba berakhir rusuh, tentu menimbulkan instabilitas keamanan, lalu menjadi instabilitas politik dan gilirannya bisa menciptakan instabilitas ekonomi. Padahal ekonomi global sedang sulit, sementara pemerintah berkepentingan bekerja keras untuk memperbaiki kondisi ekonomi," kata Qodari.

"Presiden tentu kacamatanya bukan kacamata pilkada, tapi makro-Indonesia secara keseluruhan. Itulah yang diantisipasi Presiden, makanya keliling-keliling, ketemu Prabowo, lalu kabarnya ketemu dengan tokoh juga namun tidak dibuka ke publik, juga mengundang tokoh agama, NU, MUI, Muhammadiyah dan sebagainya," lanjut Qodari.

Mengenai SBY, Muhammad Qodari menilai SBY memiliki sensitifitas lebih tinggi dalam menghadapi tekanan atau opini publik, dibandingkan Jokowi.

"Rivalitas Jokowi dan SBY itu lebih dalam dari sekadar Pilkada DKI. Kedua-duanya punya pandangan yang berbeda, soal pembangunan. Mungkin Pak SBY merasa apa yang sudah ia lakukan mengapa diubah? Walaupun itu juga bisa dibalik, siapa yang jadi presiden itulah yang mengambil keputusan. Ini fenomena mirip-mirip di Malaysia. Mahatir mengkritik penerusnya Najib, padahal mereka satu partai. Satu partai saja bisa mengkritik, apalagi beda partai," kata Muhammad Qodari.

Rivalitas antara Jokowi dan SBY juga mencuat terkait dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Pembunuhan Munir yang hilang di era pemerintahan SBY. Sementara Komisi Informasi Pusat (KIP) memerintakan pemerintah Jokowi untuk mengumumkan dokumen tersebut.

Baca juga:

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!