Menlu Retno Minta Klarifikasi Myanmar soal Penyerangan Etnis Rohingya

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan upaya klarifikasi itu dilakukan pasca maraknya kabar dan isu beredar di media sosial soal pembantaian di wilayah Rakhine.

Senin, 21 Nov 2016 18:19 WIB

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. (Foto: www.kemlu.go.id)


KBR, Jakarta - Kementerian Luar Negeri mengaku sudah menghubungi pemerintah Myanmar untuk meminta informasi langsung dan terbaru soal kondisi etnis Rohingya di Provinsi Rakhine.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan upaya klarifikasi itu dilakukan pasca maraknya kabar dan isu beredar di media sosial soal pembantaian di wilayah Rakhine.

Retno Marsudi mengatakan langkah ini diambil agar pemerintah Indonesia tidak salah dalam besikap terkait masalah tersebut.

"Kita membaca adanya informasi-informasi seperti itu. Nah tugas kita adalah, pertama meminta klarifikasi, meminta klarifikasi mengenai kebenaran dari informasi-informasi tersebut. Pagi ini, Dirjen Asia Pasifik Afrika sudah melakukan pertemuan dengan Duta Besar Myanmar yang ada di Jakarta. Sekali lagi kita menyampaikan pentingnya bagi pemerintah Myanmar untuk menyampaikan informasi mengenai situasi yang ada di negara bagian Rakhine," kata Menlu Retno Marsudi kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/11/2016).

Pemerintah juga menyiapkan penampungan sementara untuk mengantisipasi lonjakan pengungsi dari etnis Rohingya, Myanmar. Ini menyusul adanya kekerasan yang dialami etnis minoritas Rohingya di Provinsi Rakhine, Myanmar, beberapa pekan terakhir.

Baca: RI Siapkan Penampungan untuk Pengungsi Etnis Rohingya   

Meski demikian, Menlu Retno Marsudi mengatakan sikap Pemerintah Indonesia untuk wilayah Rohingya sudah jelas, yaitu ingin melihat negara bagian Rakhine senantiasa berada dalam situasi yang penuh kedamaian.

Retno mengklaim pemerintah RI sudah melakukan banyak upaya agar harapan itu bisa terwujud. Salah satunya kata dia, pendekatan terhadap pemerintah dan pembangunan beberapa sekolah di wilayah tersebut.

"Kita sudah lebih dari 10 kali memberikan atau bekerja sama dengan Pemerintah Myanmar, melakukan capacity building untuk isu yang terkait dengan good governance, demokrasi, hak asasi manusia, desentralisasi dan sebagainya. Kita sebenarnya hanya share informasi bahwa kita pernah menghadapi situasi yang juga mirrorless sama dengan Myanmar tapi kita bisa kemudian mentransformasikan menjadi sebuah negara yang demokratis," kata Retno Marsudi.

Selain itu kata dia, Indonesia aktif dalam membawa isu Rohingya di pertemuan tingkat Internasional.

"Jadi dulu judul di PBB pertemuannya itu adalah Group of Friends of the UN Secretary General on Myanmar. Nah, sekarang menjadi Partnership for Change Myanmar dengan melibatkan pemerintah Myanmar. Karena dengan melibatkan pemerintah Myanmar kita bisa menyampaikan konteks kita, tetapi kita juga memberikan kesempatan bagi pemerintah Myanmar untuk menjelaskan kepada kita mengenai situasi yang berkembang di Myanmar," tambahnya.

Baca: Rohingya dan Kekuatan Sebuah Kata di Myanmar   

Sebelumnya, organisasi pemantau Hak Asasi Manusia, Human Rights Watch (HRW) mencatat terdapat 430 bangunan di tiga desa di Rakhine dihancurkan militer Myanmar. Bahkan dalam keterangan terakhir berdasarkan citra satelit, bangunan yang dihancurkan mencapai 820 unit rumah selama November ini.

Total selama November sudah ada sekitar 1,250 bangunan yang dirusak oleh serangan militer Myanmar. Serangan militer itu dilakukan pasca tewasnya sembilan polisi di perbatasan Myanmar-Bangladesh.

Editor: Agus Luqman
 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.