Dugaan Penistaan Agama, Selasa Depan Bareskrim Gelar Perkara Terbuka

"Sedangkan eksternal yang akan kita undang yaitu Ombudsman dan Kompolnas."

Jumat, 11 Nov 2016 17:16 WIB

Gubernur Jakarta Nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok usai diperiksa sebagai saksi dugaan penistaan agama. (Foto: Antara)



KBR, Jakarta- Bareskrim akan melaksanakan gelar perkara kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pekan depan, Selasa 15 November 2016, di Rupatama Mabes Polri. Kepala Bareskrim, Ari Dono Sukmanto mengatakan, gelar perkara akan dilaksanakan secara terbuka terbatas.

"Terbuka terbatas itu transparan. Nanti dihadiri oleh pengawas internal dan eksternal. Pengawas internal yang memang sudah baku yaitu inspektorat, Divisi Hukum, kemudian dari Propam. Sedangkan eksternal yang akan kita undang yaitu Ombudsman dan Kompolnas. Itu semua yang akan kita hadirkan," kata Ari Dono di Bareskrim Polri, Jumat (11/11/16).

Selain itu, Bareskrim juga akan menghadirkan pelapor dan juga terlapor kasus dugaan penistaan agama ini. Ari Dono mengatakan, peserta gelar perkara dibatasi sesuai ruangan yang ada. Media massa pun tidak bisa meliput kegiatan ini secara penuh.

"Media diperkenankan meliput pembukaan, setelah itu keluar. Nanti akan ada konferensi pers," kata Ari Dono.

Ari Dono menegaskan gelar perkara ini bukan seperti sidang. Ia menjelaskan, kegiatan ini akan menggelar hasil penyelidikan, apakah ditemukan unsur pidana atau tidak. Kemudian Bareskrim Polri akan menentukan apakah kasus ini naik ke penyidikan atau berhenti di penyelidikan.

"Tahapan gelar itu umumnya adalah penyampaian hasil penyelidikan kita," ujar Ari Dono.

Penyelidik Bareskrim Polri telah meminta keterangan dari 40 orang. Mereka terdiri dari Ahok selaku terlapor, saksi yang menyaksikan pidato Ahok di Kepulauan Seribu, saksi pelapor, dan juga saksi ahli. Laboratorium Forensik juga telah memeriksa dua video yang berisi ucapan Ahok.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.