Ahok Tersangka, MUI Minta 25 November Tak Demo

"Harus juga memperhatikan rasa keadilan masyarakat, jangan main-main dengan hukum,"

Rabu, 16 Nov 2016 13:37 WIB

Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (kanan) didampingi calon Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat (kiri) dan tim pemenangannya memberikan keterangan terkait penetapan Ahok



KBR, Jakarta-
  Majelis Ulama Indonesia (MUI)   meminta   untuk tidak berdemonstrasi pada 25 November mendatang. Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsudin   beralasan proses hukum terhadap Ahok sudah berjalan sesuai dengan tuntutan   aksi 4 November.

Kata dia, umat Islam sebaiknya mengawal Kepolisian selama proses hukum berlangsung. Ini dikatakan Din Syamsudin usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan.

"Bagi elemen-elemen masyarakat yang kemarin berdemo atau akan berdemo tentu juga perlu melihatnya sebagai sebuah proses hukum sebagaimana yang dituntut, dan tentu dikawallah sampai akhir nanti itu," kata Din Syamsudin di kompleks Istana, Rabu (16/11/2016).

Din Syamsudin meminta proses hukum Ahok dilakukan secara adil dan transparan. Selain itu,  aparat penegak hukum harus juga  memerhatikan rasa keadilan masyarakat.

"Dan saya sendiri tentu mendorong agar proses hukum ini berkeadilan, transparan, cepat dan yang keempat harus juga memperhatikan rasa keadilan masyarakat, jangan main-main dengan hukum," ujar dia.

Menurut Din, kasus Ahok tidak berkaitan dengan agama maupun etnis tertentu. Karenanya, Din berharap hubungan antara umat Islam dan Kristen serta etnis Tionghoa tetap harmonis

"Maka jangan bawa-bawa sentimen agama dan sentimen etnik dalam melihat kasus ini, semata-mata persoalan individual yang kebetulan memasuki wilayah agama yang sensitif itu," tambahnya.

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

500 Kamisan, Korban Terus Tagih Janji Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu

  • Haris Azhar: Novel Cerita Ada Petinggi Polisi Terlibat Penyerangan
  • Terdakwa Penodaan Agama di Medan, Dituntut 2 Tahun 6 Bulan Penjara
  • Perppu Akses Informasi Keuangan Disahkan Menjadi Undang-undang

Indonesia mengalami masalah ketimpangan (inequality) dan tengah berupaya memeranginya. Simak perbincangannya hanya di Ruang Publik KBR, Rabu 26 Juli 2017 pukul 09.00-10.00 WIB.