Kasus Aris Budiman, Basaria: Pelanggaran Berat

Sanksi terhadap Aris Budiman akan ditentukan Dewan Pertimbangan Karyawan.

Senin, 09 Okt 2017 18:28 WIB

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan. (Foto: KBR/Winna W.)

KBR, Jakarta- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan mengatakan tindakan Direktur Penyidikan KPK Brigadir Jenderal Aris Budiman merupakan pelanggaran berat. Usai dilakukan pemeriksaan internal, kini para pemimpin KPK sedang menangani persoalan tersebut.

"Hasil pemeriksaan internal sudah selesai, sekarang ini sedang berjalan di antara pimpinan. Dan nanti hasil ini akan diberikan ke DPP (Dewan Pertimbangan Pegawai)," ungkap Basaria Panjaitan di kantornya, Senin (09/10).

Kata Basaria karena termasuk pelanggaran berat maka kasus Aris Budiman akan dibawa ke Dewan Pertimbangan Pegawai (DPP). Kata dia, sanksi terhadap direktur penyidikan itu akan ditentukan oleh DPP.

Sebelumnya Direktur Penyidikan KPK Brigadir Jenderal Aris Budiman datang memenuhi undangan Panitia Khusus Angket DPR. KPK menolak menghadiri undangan Pansus dan hanya mau menerima undangan dari mitra kerjanya di Komisi.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

  • SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh
  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh

KKP Gagal Capai Target Ekspor Ikan

  • HRW Usulkan 4 Isu Jadi Prioritas Dialog Jakarta Papua
  • Terduga TBC di Medan Capai Seribu Orang
  • Dalai Lama Luncurkan Aplikasi

Kemiskinan, konflik senjata, norma budaya, teknologi komunikasi modern, kesenjangan pendidikan, dan lain-lain. Kondisi-kondisi ini membuat anak rentan dieksploitasi