Hari Kerja Layak Sedunia Ribuan Buruh Siap Turun ke Jalan

Aksi memperingati hari Kerja Layak Sedunia dilakukan untuk menuntut jaminan kesehatan, menolak PHK, dan upah murah

Kamis, 05 Okt 2017 21:59 WIB

Ilustrasi

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Jakarta- Sekitar 50 ribu buruh diklaim akan turun ke jalan di sejumlah kota besar di Indonesia memperingatai  Hari Kerja Layak se-Dunia 7 Oktober. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, buruh akan menuntut jaminan kesehatan dan menolak upah murah.

Kata dia, untuk wilayah Jakarta sedikitnya 3 ribu buruh akan melakukan aksi di seberang Istana. Aksi di Jakarta juga dalam rangka menagih janji pemimpin baru Jakarta Anies Baswedan - Sandiaga Uno yang menolak upah murah.

"Tolak upah murah. Kita akan melakukan kampanye upah plus 50 se-Asia Pasifik, khususnya di Indonesia juga ada. Yaitu kenaikan upah 50 dolar, se-Asia Pasific. Kita meminta janji gubernur Anies-Sandi sebagai pembukaan, agar memenuhi tuntutan plus 50 dolar kenaikan. Karena apa? Upah murah adalah penyebab daya beli turun," kata Said Iqbal di LBH Jakarta, Kamis (5/10/2017).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek)  Sabda Pranawa Djati mengatakan, aksi ini juga untuk menolak PHK massal di sejumlah sektor. Kata dia, potensi PHK terbesar berada di sektor konstruksi jalan tol, yakni sebesar 20 ribu orang.  Ini merupakan imbas dari kebijakan sistem pembayaran nontunai di gerbang tol otomatis (GTO) yang akan diberlakukan 31 Oktober 2017

"Perusahaannya PT Jasa Marga, itu kan BUMN. Anak perusahaannya ada jalan tol lingkar luar jakarta, jasa layanan operasi (JLO),  potensinya 10 ribu. Kemudian ada perusahaan jalan tol swasta, Citra Marga, Bogor Outer Ring Road. Total potensinya seluruhnya 20 ribu," ungkap Sabda.

Menurut Sabda, gerakan nasional nontunai (GNNT) yang dicanangkan Bank Indonesia melanggar Undang-Undang Mata Uang (UU nomor 7 tahun 2011) dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU nomor 8 tahun 1999). Buruh menuntut pemerintah tidak menghapus sistem pembayaran tunai (noncash).

"Kita sudah ketemu YLKI, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, itu pemerintah punya. Kita akan datang ke Ombudsman. Sebenarnya suara dari mereka sudah jelas, tidak boleh BI menutup transaksi tunai,"

Sabda menuturkan, buruh tidak percaya dengan perusahaan seperti Jasa Marga yang menyatakan tidak akan terjadi PHK. Perusahaan berjanji bakal mengalihkan buruh ke divisi lain.

"Di gardu tol itu ada tiga shift. Satu gardu diisi lima orang. Satu gerbangnya bisa ada 9-10 orang. Gimana mungkin tidak ada PHK, memang mau ditampung semua di administrasi, di rest area, mau ditaruh di mana?" Kata dia.

Selain sektor konstruksi jalan tol, buruh di lain seperti telekomunikasi dan retail juga terkena getah dari kebijakan efisiensi. Di sektor telekomunikasi, Aspek mencatat sekitar 2000 buruh dirumahkan tahun ini.

"Alasan efisien, transformasi teknologi segala macam. Tapi sebenarnya sih alasan-alasan yang dibuat saja. Intinya memang mereka mau mem-PHK pekerjanya untuk kemudian mendapatkan omzet yang lebih tinggi lagi," ujar dia.

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

Polisi Selidiki Penadah dan Penyuplai Hasil Pendulang Emas Ilegal di Freeport

  • Bappeda DKI: Anggaran Kunker DPRD Naik Karena Djarot
  • Presiden Minta Malaysia Impor Beras Dari Indonesia
  • Kejati Tahan 2 Tersangka Mark Up Alat Tangkap untuk Nelayan di Mandailing Natal

Guna mengembangkan dan mengapresiasi Organisasi Kepemudaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan "Pemilihan Organisasi Kepemudaan Berprestasi 2017"