6 Bulan Penyerangan Novel, Koalisi Desak Penuntasan Melalui TGPF

Koalisi mendesak pemimpin KPK untuk mundur lantaran tak perhatikan kasus Novel

Rabu, 11 Okt 2017 19:29 WIB

Penyidik senior KPK Novel Baswedan melakukan video conference dengan para wartawan saat jumpa pers oleh Koalisi Masyarakat Sipil Peduli KPK di gedung KPK, Jakarta, Rabu (11/10). (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Koalisi Masyarakat Sipil Peduli KPK mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta Penuntasan Kasus Penyiraman Air Keras Kepada Penyidik Senior KPK Novel Baswedan. Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Danhil Azhar Simanjuntak mengatakan Presiden Jokowi merupakan satu-satunya  yang bisa menuntaskan masalah ini mengingat posisinya sebagai orang nomor satu di Indonesia.

Dahnil beralasan, kasus ini melibatkan banyak pihak terutama  politisi yang merasa terancam dengan kerja-kerja Novel lewat KPK yang gencar memberantas korupsi sehingga Polisi dianggap tidak akan mampu dan mau menuntaskan masalah ini.

"Kita kecewa terhadap aparatur hukum yang seharusnya bisa menuntaskan kasus ini dengan cepat. Kenapa? Karena sampai dengan detik ini kan sudah 182 hari penyerangan terhadap Novel oleh teroris yang berada dibelakang koruptor dan para bandit politik ini tidak bisa diungkap sama sekali. Padahal apabila kita lihat anatomi kasus ini, sebenarnya mudah saja untuk diungkap," ujarnya kepada wartawan di Kantor KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (11/20).


Selain itu kata dia, koalisi juga menuntut pemimpin KPK untuk mundur karena dianggap tidak memiliki perhatian khusus terhadap masalah ini. Menurut dia, seharusnya pimpinan KPK proaktif dengan mendesak Kepolisian untuk segera menuntaskan perkara yang sebenarnya sudah jelas siapa pelakunya tersebut.

Selain itu, pemimpin KPK seharusnya bisa meminta langsung kepada Presiden untuk membentuk TGPF Kasus Novel, mengingat masalah ini merupakan ancaman bagi pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Kami juga menyayangkan sikap pemimpin KPK yang bagi kami mereka absen dan tidak serius dalam masalah ini. Ini baru nasib Novel, bagaimana kalau karyawannya lain yang diserang apakah pimpinan baru akan melindungi dan membela atau tidak?" Tanyanya.



Menanggapi masalah itu, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, koordinasi dengan Kepolisian terus dilakukan hingga saat ini.

Namun kata dia, memang tidak ada perkembangan apapun lagi yang diberikan oleh Kepolisian terkait penuntasan kasus penyiraman air keras kepada Novel. Kata dia, KPK membutuhkan dukungan semua elemen khususnya masyarakat untuk mendesak Kepolisian   agar segera menyelesaikan masalah ini.

"Kalau pelaku penyerangan terhadap penyidik KPK ataupun terhadap pihak-pihak lain yang melakukan pemberantasan korupsi belum ditemukan tentu saja ini menjadi ancaman bagi kita semua bukan hanya Novel. Karena itulah penting untuk menemukan pelaku penyerangan," ucapnya.

Dalam kesempatan ini, Koalisi Masyarakat Sipil juga  sempat melakukan percakapan lewat telepon video dengan Novel Baswedan yang masih ada di Singapura. Lewat percakapan tersebut, Novel berharap Presiden Jokowi Widodo benar-benar mendengarkan dan mengabulkan desakan masyarakat soal TGPF.

Pasalnya menurut Novel, penuntasan masalah ini harus dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi.

Sebelumnya, Selasa 11 April 2017 atau enam bulan lalu, Penyidik Senior KPK Novel Baswedan menjadi korban penyiraman air keras sesudah salat subuh di masjid dekat rumahnya, kawasan Kepala Gading, Jakarta Utara.  Akibat serangan itu mata dan hidung Penyidik Senior KPK itu mengalami cedera serius.  Rencananya pada pertengahan bulan ini Novel akan menjalani operasi tahap dua.

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

Suap Pengadaan Drone, Pejabat Bakamla Nofel Hasan Dituntut 5 Tahun Penjara

  • Kepolisian Cek Motif Insiden Ambruknya Tol Becakayu
  • 5 Kepala Desa di Banyuwangi Diduga Hadiri Kampanye Parpol
  • Arab Saudi Sebut Eropa Bantu Iran Danai Terorisme

Dalam beberapa pekan ini Rancangan KUHP (RKUHP) ramai dibicarakan karena dianggap memuat poin-poin atau pasal-pasal yang bermasalah.