Siap Diserahkan, Ini Kajian Bappenas Terkait Reklamasi Teluk Jakarta

"Kami hanya membahas tanggul, bukan pulau. Kami hanya membahas tanggulnya, dan kami hitung waktunya,"

Rabu, 26 Okt 2016 13:08 WIB

Rencana pembangunan terpadu pesisir ibu kota (NCICD) atau tanggul raksasa. (Foto: Rony S)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Jakarta- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyatakan, kajian proyek Pengembangan Terpadu Pesisir Ibu Kota (NCICD) atau tanggul raksasa, akan diserahkan pada Presiden Joko Widodo atau Jokowi, pekan ini. Bambang mengatakan, isi kajian itu akan lebih banyak membahas tentang laut Jakarta.

Bambang beralasan, fokus kajian itu adalah untuk mencegah Ibukota tenggelam.

"(Kajian NCICD kapan diserahkan ke Jokowi?) Kami akan serahkan ke Presiden minggu ini. (Kajiannya sudah lengkap?) Pasti sudah. (Ada kajian Pulau B dan C?) Kami hanya membahas tanggul, bukan pulau. Kami hanya membahas tanggulnya, dan kami hitung waktunya," kata Bambang di Hotel Aryaduta, Rabu (26/10/16).

Bambang memastikan kajian itu sudah rampung. Bambang mengatakan, NCICD itu berisi kajian tentang bagaimana mencegah Jakarta tidak tenggelam. Kata dia, Bappenas mengkaji kemungkinan proyek NCICD dapat terintegrasi dengan proyek reklamasi pantai utara Jakarta.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menugaskan Bappenas mengkaji ulang proyek NCICD. Dari kajian itu, pemerintah akan mengambil kebijakan tentang pulau di sekitar NCICD, apakah bakal disesuaikan dengan proyek pemerintah. Bambang berkata, proyek NCICD Giant Sea Wall merupakan kebutuhan provinsi DKI Jakarta akan tidak tenggelam, karena permukaan tanah semakin menurun.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

KPK Mulai Kerjakan Berkas Korupsi e-KTP Setya Novanto

  • Musim Kemarau BPBD Situbondo Waspada Bencana Kebakaran Hutan
  • Tujuh Orang Tewas akibat Crane Ambruk di Cina
  • Rumor Transfer Neymar Bikin Manajer Liverpool Heran

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.