Sengketa Lahan Telukjambe, BPN Karawang Pertanyakan Surat Menteri Agraria

Surat Menteri itu membuat BPN di tingkat daerah kebingungan. Karena, kata dia, keluarnya surat itu tidak ada koordinasi dengan BPN tingkat provinsi maupun kabupaten.

Kamis, 20 Okt 2016 13:46 WIB

Kepala Seksi Sengketa BPN Kabupaten Karawang Wagita kebingungan soal sengketa lahan di Karawang Jawa Barat. (Foto: Yudi Rahman)



KBR, Karawang - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Karawang mempertanyakan surat imbauan dari Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional terkait lahan warisan Belanda, yang jadi sengketa antara petani dengan perusahaan pengembang PT Pertiwi Lestari.

Pada 29 April 2016, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan mengeluarkan Surat yang menyatakan lahan sengketa dalam keadaan statusquo, dan tidak boleh dikelola oleh para pihak yang bersengketa.

Namun, PT Pertiwi Lestari tetap ngotot memagari dan menguasai lahan sengketa seluas 700 hektar.

Baca juga:


Kepala Seksi Sengketa BPN Kabupaten Karawang Wagita mengatakan surat Menteri ATR/BPN itu membuat BPN di tingkat daerah kebingungan. Karena, kata dia, keluarnya surat itu tidak ada koordinasi dengan BPN tingkat provinsi maupun kabupaten.

"Itu kewenangan Kementerian, saya tidak berani berkomentar. Terakhir kita kedatangan Ombudsman Republik Indonesia. Dia mempertanyakan surat itu, apakah surat itu sah. Intinya surat ini apakah ada koordinasi dengan BPN di daerah. Karena dibilang dalam surat itu ada permohonan dari masyarakat. Kita cek disini tidak ada permohonan itu. Berartikan koordinasi dengan daerah-daerah tidak sinkron," kata Wagita kepada KBR di Karawang, Kamis (20/10/2016).

Kepala Seksi Sengketa BPN Kabupaten Karawang Wagita menambahkan, berdasarkan tata ruang, peruntukan lahan yang jadi obyek sengketa itu adalah untuk kawasan industri.

Akibat sengketa lahan itu, warga mendapat intimidasi dari preman dan petugas keamanan PT Pertiwi Lestari. Akhir pekan lalu, warga yang mayoritas petani itu terlibat bentrok dengan petugas keamanan perusahaan itu. Polisi menangkap 12 petani atas tuduhan penganiayaan dan pengeroyokan.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

Moratorium Reklamasi, Menteri Siti : Pulau C dan D Kurang Satu Syarat, Pulau G Dua Syarat

  • Adik Bos First Travel Ikut Jadi Tersangka
  • Penembakan Deiyai, Tujuh Anggota Brimob dan Kapolsek Akan Jalani Sidang Etik Pekan Depan
  • Tuntut Pembatalan Perppu Ormas, Ratusan Orang Demo DPRD Sumut

Dalam Perbincangan Ruang Publik KBR kali ini, kita akan punya 5 topik utama, penasaran? ikuti perbincangan Ruang Publik KBR