Sengketa Lahan Teluk Jambe Karawang, 9 Petani Masih Ditahan

"Posisi pemukulan itu sifatnya pembelaan diri dari petani, karena dari pihak perusahaan yang melakukan provokasi,"

Rabu, 19 Okt 2016 18:03 WIB

Aparat berjaga di lokasi konflik lahan Telukjambe Barat, Karawang, Jawa Barat. (Foto: KBR/Yudi R.)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Jakarta- Komite Pimpinan Pusat (KPP) Serikat Tani Nasional membentuk 9 tim bantuan hukum untuk 9 petani Karawang, Jawa Barat yang masih ditahan polisi. Para petani ini ditangkap atas dugaan pemukulan terhadap petugas keamanan PT Pertiwi Lestari, pekan lalu.

Sekjen STN, Yoris Sindu Sunarjan, menyatakan polisi harus segera melepaskan para petani itu. Sebab, mereka melakukan pemukulan karena melindungi diri dari intimidasi petugas.

"Posisi pemukulan itu sifatnya pembelaan diri dari petani, karena dari pihak perusahaan yang melakukan provokasi," tandasnya kepada KBR, Rabu (19/10/2016) siang.

"Perusahaan kan yang melaporkan terjadi pemukulan terhadap security-nya. Nah, makanya petani pada ditangkap," jelasnya.

Yoris menjelaskan, awalnya, polisi menahan total 46 petani usai bentrok. Namun polisi berangsur-angsur melepaskan para petani.

Mediasi

Wakil Ketua Komisi Pemerintahan DPR Ahmad Riza Patria memastikan akan turun ke lokasi konflik tanah di Agraria sebelum akhir bulan ini. Menurut Ahmad, DPR sudah mendapatkan pengaduan dari para petani di Karawang. DPR, bulan lalu juga sudah memanggil Bupati Karawang, Polres dan Dandim untuk dimintai keterangan.

DPR pun, kata dia sudah meminta BPN untuk segera melakukan mediasi dan menyelesaikan konflik tanah antara perusahaan dan warga.

"Itu kan diklaim juga oleh Pertiwi dan Veteran. Nah, kita minta BPN dan pemda untuk melakukan pengecekan kepemilikan, karena masing-masing punya dasar. Kita lihat juga Veteran punya dasar yang cukup kuat, dan itu sedang dilakukan mediasi," ujarnya.

DPR juga sudah meminta aparat untuk menghindari bentrok fisik.

"Kita minta waktu itu juga aparat menjaga tidak adanya bentrok fisik kepada para pihak terkait konflik tanah," ungkapnya.

Intimidasi

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membantah ada intimidasi dari petugas kepada warga saat menangani konflik lahan di Telukjambe Barat, Karawang. Juru bicara Polri, Boy Rafli Amar mengatakan, keberadaan polisi justru untuk mengantisipasi adanya konflik antarwarga.

"Ini buat pencegahan kan. Biasa antara yang suka dan tidak suka pasti terganggu dengan keberadaan petugas," kata Boy kepada KBR di Mabes Polri, Rabu (19/10/16).

Boy menduga, ada salah presepsi dari warga dalam menyikapi masalah konflik lahan dengan perusahaan pengembang PT Pertiwi Lestari tersebut. Aparat dari Kepolisian Jawa Barat dan Karawang akan tetap berjaga di lokasi untuk mencegah adanya bentrok fisik.

"Ini pengamanan, preventif jangan sampai ada konflik di antara warga," jelas Boy.

Sebelumnya, lebih dari seribu warga terpaksa mengungsi dari Desa Margakaya, Desa Margamulya dan Desa Wanajaya lantaran berkali-kali mendapat ancaman dan intimidasi dari aparat dan preman perusahaan tersebut. Mereka mengosongkan tiga desa itu usai menjadi korban konflik lahan dengan perusahaan pengembang PT Pertiwi Lestari. 

Hari ini, para petani yang mencari perlindungan ke Jakarta berunjuk rasa di Mabes Polri. Mereka meminta polisi membebaskan para petani dan menghentikan intimidasi kepolisian Karawang. Para petani juga akan menggelar aksi di Istana juga mengadu ke DPR dan Komnas HAM pekan ini.

Selasa (11/10/2016) lalu, petani bentrok dengan petugas PT.  Pertiwi Lestari  di lahan sengketa di Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat.

Petani menggarap lahan itu karena dianggap ditelantarkan perusahaan sejak 2010. Namun perusahaan telah mengantongi HGB dan IMB sejak 1998 dan mengklaim tidak menelantarkan area tersebut. Rencananya kawasan itu akan dijadikan kawasan industri.

Editor: Rony Sitanggang  

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas
  • MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi
  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial

Jokowi Tak Puas Transaksi Busana Muslim Hanya Rp54 Triliun

  • Dua Korban Ledakan Sumur Minyak Aceh Dibawa Ke Medan
  • KNKT Menghimbau Untuk Kapal Gunakan Solar bukan Bensin
  • Bunuh Jurnalis Pengusaha Denmark Dihukum Seumur Hidup

Anda berencana ke luar negeri? Ingin beli oleh-oleh, tapi takut kena pajak? Pada 1 Januari 2018, pemerintah menerbitkan regulasi baru untuk impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut.